Padang – DPRD Kota Padang berupaya keras memangkas defisit RAPBD 2026 dari Rp500 miliar menjadi Rp20 miliar. Langkah ini diambil untuk menjaga keberlanjutan pembangunan kota.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyatakan pembahasan RAPBD terus berjalan intensif.
“Ini kan masih dalam proses pembahasan semuanya, tapi sudah ada langkah-langkah kemajuan,” ujarnya, Rabu (12/11/2025).
Strategi yang ditempuh antara lain mengurangi dan menunda sejumlah belanja. Beberapa pos pengeluaran akan dialihkan ke APBD Perubahan 2026 atau tahun anggaran 2027.
Muharlion optimis target pengesahan RAPBD 2026 pada 24 November mendatang dapat tercapai.
Pinjaman daerah menjadi opsi untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan. Kebijakan ini telah melalui kajian mendalam.
“Kalau kita lihat dari KUA sebelumnya, memang ada rencana pinjaman sebesar Rp260 miliar. Namun karena kondisi ekonomi dan keuangan daerah belum memungkinkan, akhirnya disepakati hanya Rp81 miliar,” terang Muharlion.
Dana pinjaman sebesar Rp81 miliar akan dialokasikan untuk kegiatan strategis dan prioritas. Di antaranya pembenahan Pasar Raya, revitalisasi kawasan Kota Tua, serta perbaikan trotoar di sepanjang kawasan Pantai Padang.
Banggar DPRD bersama TAPD berkomitmen menjaga APBD 2026 tetap rasional dan berkeadilan. Tujuannya agar mampu menjawab kebutuhan pembangunan tanpa membebani keuangan daerah di masa depan.
“Kita tetap berhati-hati, tapi juga tidak ingin pembangunan kota terhambat karena keterbatasan anggaran,” tegas Muharlion.
