Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membatalkan rencana sayembara penangkapan begal.
Yusril menilai kebijakan tersebut berisiko tinggi memicu tindakan main hakim sendiri di tengah masyarakat.
Iming-iming hadiah uang dikhawatirkan mendorong warga menyiapkan senjata tajam dan alat pemukul untuk berburu pelaku kejahatan.
“Orang sudah siap mengasah golok dan bawa pentungan,” ujar Yusril.
Ia menambahkan, situasi ekonomi yang sulit dapat membuat warga tergiur hadiah hingga berpotensi mengakibatkan salah sasaran.
Masyarakat yang tidak bersalah bisa menjadi korban tuduhan keliru akibat euforia sayembara tersebut.
Kritik senada disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.
Usman menegaskan penegakan hukum adalah wewenang penuh aparat terlatih, bukan tugas warga sipil.
Ia menyarankan pemerintah daerah fokus pada langkah preventif, seperti peningkatan patroli, pemasangan CCTV terintegrasi, dan perbaikan penerangan jalan.
“Penegakan keamanan dan ketertiban hukum tetap merupakan tanggung jawab aparat yang berwenang,” tegas Usman.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan sayembara tersebut bertujuan memotivasi masyarakat menjaga keamanan lingkungan.
Ia memastikan terdapat syarat ketat dalam pemberian hadiah sebesar Rp5 juta hingga Rp50 juta.
Pelaku kejahatan harus diserahkan kepada kepolisian dalam kondisi hidup dan dipastikan berstatus tersangka oleh aparat.
Kapolda Jawa Barat, Irjen Pipit Rismanto, merespons positif rencana tersebut.
Pipit menilai sayembara ini dapat menjadi stimulan bagi warga untuk turut aktif menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya.
