Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi merencanakan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) pada Rabu (19/8/2026) guna mengembalikan kedaulatan penentuan harga sumber daya alam nasional ke tangan domestik.
Dilansir dari MSN, langkah strategis ini diambil sebagai respons atas ketergantungan panjang Indonesia terhadap bursa komoditas luar negeri dalam menetapkan nilai jual berbagai komoditas unggulan seperti nikel, timah, dan batu bara.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pembentukan bursa ini merupakan upaya fundamental agar Indonesia mampu mengatur harga komoditas yang diproduksi di dalam negeri secara mandiri.
Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa selama ini harga komoditas nasional sering kali diatur oleh pihak asing sehingga hanya memberikan keuntungan sepihak bagi negara luar.
Pemerintah berencana mengoperasionalkan bursa tersebut di bawah pengawasan ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar tercipta mekanisme harga keekonomian yang lebih adil bagi kepentingan nasional.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengumumkan rencana tersebut dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan bursa komoditas nasional ini sudah dapat beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027 mendatang.
Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi di mana negara penghasil komoditas tidak memiliki kuasa atas harga produknya sendiri merupakan konsep ekonomi yang tidak masuk akal.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan, “Kalau mereka tidak mau bayar harga yang kita pasang, tidak usah beli.”
Presiden Prabowo Subianto menambahkan bahwa lebih baik kekayaan alam seperti nikel, timah, emas, batu bara, gas, dan minyak disimpan untuk kebutuhan anak cucu bangsa daripada dijual dengan harga yang ditentukan pihak lain.
Bahlil Lahadalia mencontohkan disparitas harga yang terjadi pada komoditas batu bara sebagai bukti adanya potensi permainan pasar internasional selama ini.
Bahlil Lahadalia mengatakan, “Selama ini harganya diatur negara lain.”
Bahlil Lahadalia menambahkan bahwa ketika pemerintah mengetatkan produksi untuk menjaga keseimbangan suplai dan permintaan, harga komoditas tersebut cenderung membaik.
Kebijakan ini menjadi tahap lanjutan dari sistem ekspor satu pintu yang sebelumnya telah diinisiasi melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Pemerintah berkomitmen untuk segera membahas ketentuan penyelenggaraan BMKS bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar regulasi dapat diterbitkan dalam waktu singkat.
Meskipun terdapat berbagai respons dari berbagai pihak, pemerintah menyatakan akan tetap menjalankan kebijakan tersebut demi kebaikan rakyat, bangsa, dan negara.
