Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengidentifikasi sejumlah lahan milik negara dan waduk strategis sebagai lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan total kapasitas 30 gigawatt (GW) pada Rabu (19/8/2026).
Dilansir dari laporan Kementerian ESDM, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung menyatakan bahwa langkah ini merupakan upaya konkret untuk merealisasikan target ambisius transisi energi nasional.
Proyek pengembangan kapasitas 30 GW ini berfungsi sebagai pilar utama dalam peta jalan program PLTS 100 GW yang digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah telah bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk memetakan sekitar 9.000 hektare lahan potensial yang masuk dalam kategori bank tanah negara.
Salah satu lokasi strategis yang telah ditetapkan untuk pengembangan infrastruktur energi terbarukan ini adalah Waduk Saguling di Jawa Barat.
Proses identifikasi lahan tersebut dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan PT PLN (Persero) guna memastikan kesiapan infrastruktur transmisi dan gardu induk di sekitar lokasi proyek.
“Jadi untuk persiapan 30 GW, kami sudah melakukan identifikasi lahan-lahan pemerintah yang bisa dimanfaatkan, termasuk bank tanah yang dikelola oleh Kementerian ATR, kemudian juga pemanfaatan waduk,” kata Yuliot Tanjung.
Inisiatif ini secara khusus menyasar daerah terpencil yang selama ini masih bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
Penggunaan PLTD di wilayah kepulauan dinilai memberikan beban ekonomi yang sangat tinggi bagi negara akibat biaya logistik pengiriman bahan bakar minyak (BBM) solar.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketergantungan pada diesel untuk daerah terpencil merupakan praktik yang tidak efisien dan harus segera diakhiri.
“Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik, ongkos ekonominya terlalu tidak efisien,” kata Prabowo Subianto.
Pemerintah memproyeksikan bahwa transisi menuju energi surya ini akan memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran negara.
Estimasi perhitungan pemerintah menunjukkan potensi penghematan biaya bahan bakar mencapai Rp73,9 triliun setiap tahunnya melalui implementasi penuh program PLTS 100 GW.
Langkah strategis ini juga ditujukan untuk mempercepat elektrifikasi di wilayah yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik konvensional.
Pemanfaatan aset negara berupa lahan dan waduk diharapkan dapat menekan biaya investasi pembangunan PLTS karena tidak memerlukan pembebasan lahan yang rumit.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan pemetaan lokasi agar proyek 30 GW dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Integrasi PLTS ke dalam sistem kelistrikan nasional menjadi prioritas utama dalam memperkuat ketahanan energi serta mendukung target penurunan emisi karbon nasional.
