Jakarta – Presiden Prabowo Subianto umumkan penangguhan sementara lebih dari 1.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini diambil sebagai bagian dari pembenahan kualitas layanan.
Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menyatakan penangguhan dilakukan untuk memastikan standar pelayanan gizi, kebersihan, dan keamanan pangan terpenuhi.
“Saya langsung cek. Panggil Kepala BGN dan saya terus cross-check,” kata Prabowo, Kamis 19 Maret 2026.
Prabowo menegaskan, kebijakan ini bukan penghentian program, melainkan evaluasi dan perbaikan.
Keputusan diambil setelah pengecekan langsung dan menerima masukan serta kritik.
Pemerintah terbuka terhadap kritik dan menjadikannya bahan evaluasi.
“Saya kirim orang-orang saya yang ngecek. Saya kira, kalau nggak salah ya, dari sekian puluh ribu dapur, sudah kita tutup lebih dari seribu,” ujarnya.
Penindakan tegas dilakukan terhadap dapur yang tidak memenuhi standar.
“Lebih dari seribu. Ini saya punya wakil kepala satu ibu, ibu ini, ibu Nanik ya. Ini galak sekali dia. Dia sidak terus kerjanya,” kata Presiden.
Saat ini, pemerintah menerapkan sistem standarisasi dan sertifikasi ketat.
“Yang sudah di-suspend, 1.030. Dan yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi,” ujar Prabowo.
Setiap dapur wajib memenuhi kriteria kebersihan, keamanan makanan, kualitas air, dan proses pengolahan.
Dapur yang tidak memenuhi syarat akan ditangguhkan.
Pemerintah membuka pengawasan publik.
Masyarakat, sekolah, dan orang tua dapat memantau dan melaporkan pelaksanaan program.
“Siapapun boleh cek. Kepala sekolah, orang tua, masyarakat sekitar boleh masuk dan komplain,” tegasnya.
