Berita

Pemko Padang Fokus Sediakan Hunian Aman untuk Pengungsi Pascabencana

114
×

Pemko Padang Fokus Sediakan Hunian Aman untuk Pengungsi Pascabencana

Sebarkan artikel ini
img 20251203 wa0017
Foto : Internet

FENESIA – Pemerintah Kota Padang memfokuskan penanganan pascabencana dengan menyiapkan 80 rumah sebagai hunian sementara untuk pengungsi banjir bandang dan longsor. Fadly Amran menilai kebutuhan tempat tinggal aman harus dipenuhi segera demi menjaga kesehatan warga serta kondisi lingkungan sekitar.

Ia menyampaikan bahwa rumah pasca-COVID tersedia dan dapat digunakan sementara oleh masyarakat terdampak. Fadly mengemukakan hal itu saat meninjau kawasan banjir di Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Selasa (2/12/2025).

Selain itu, Pemkot Padang juga mengajukan pembangunan hunian tetap kepada pemerintah pusat. Koordinasi dengan sejumlah kementerian terus berlangsung agar kebutuhan perumahan warga terdampak terpenuhi lebih cepat.

Fadly memerintahkan camat serta lurah untuk melakukan pendataan menyeluruh. Mereka mencatat rumah rusak berat, rusak sedang, dan tidak layak huni. Ia menegaskan bahwa pendataan tersebut sangat penting karena menentukan ketepatan bantuan yang disalurkan kepada masyarakat.

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital mempercepat pemulihan jaringan telekomunikasi di wilayah banjir dan longsor di Sumatra. Komdigi juga mendirikan Posko Pusat Informasi dan Media Center sebagai dukungan komunikasi darurat.

Posko di Aceh ditempatkan di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Aceh. Selanjutnya, posko untuk Sumatra Barat berada di Kompleks Kantor Gubernur Sumbar. Kemudian, Sumatra Utara memiliki tiga titik, yaitu Gedung Kwarda Gerakan Pramuka Sumut, GOR Pandan Tapanuli Tengah, dan Posko Dukungan Psikososial Hamparan Perak, Deli Serdang.

Posko-posko tersebut berfungsi sebagai ruang kerja jurnalis, titik konferensi pers, dan pusat koordinasi Komdigi, operator seluler, serta pemerintah daerah. Selain itu, posko juga menjadi pusat pemantauan jaringan oleh Balmon dan ruang redaksi bersama untuk penyusunan narasi publik terkait penanganan bencana.