Jakarta – PDIP memilih menjadi partai penyeimbang, bukan oposisi. Keputusan ini diambil setelah PDIP berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto.
Hal ini ditegaskan politikus muda PDIP, Aryo Seno Bagaskoro.
Penegasan sikap ini disampaikan dalam Rakernas I PDIP (10-12 Januari) di Ancol, Jakarta Utara.
Seno menjelaskan, sikap politik ini tak terkait dukungan atau penolakan program pemerintah.
PDIP akan mendukung program pemerintah yang baik.
Namun, PDIP tak segan mengkritik program yang tak sesuai kehendak rakyat.
Menurut Seno, rasionalitas ini membedakan partai oposisi dan penyeimbang.
“Di dalam konstitusi kita, kita tidak mengenal yang namanya oposisi,” kata Seno.
Oposisi, menurutnya, akan selalu menganggap semua tindakan pemerintah salah.
Partai penyeimbang bisa menjadi mitra kritis atau strategis.
Seno menambahkan, Indonesia menganut sistem presidensial yang tak mengenal koalisi.
Dalam sistem presidensial, hanya ada istilah di dalam atau di luar pemerintahan.
Seno mencontohkan penolakan PDIP terhadap pilkada lewat DPRD.
Menurutnya, pemilu adalah kedaulatan rakyat.
Hak rakyat untuk memilih pemimpin tidak boleh dirampas.
“Kita memasuki rezim pemilu, bukan rezim elit,” tegasnya.
