Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, akan mengundang Wakil Ketua Umum Zulfa Mustofa dalam rapat pleno Tanfidziyah pada Kamis, 11 Desember 2025. Undangan ini muncul di tengah ketegangan internal setelah kubu Syuriyah PBNU sehari sebelumnya menunjuk Zulfa sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU, menggantikan Gus Yahya. Namun, Gus Yahya dengan tegas menolak keputusan tersebut, menyebutnya tidak konstitusional.
Gus Yahya menyampaikan rencana undangan ini saat ditemui di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, pada 10 Desember 2025. “Besok kami undang kok. Besok kami undang,” ujar Gus Yahya, merujuk pada rapat pleno Tanfidziyah yang akan datang.
Menurut Gus Yahya, rapat pleno PBNU adalah agenda rutin yang diselenggarakan setiap enam bulan sekali. Pleno ini akan membahas berbagai hal, mulai dari program kerja PBNU, evaluasi pelaksanaannya, hingga konsolidasi organisasi serta kontribusi PBNU dalam penanggulangan bencana.
Ketika ditanya mengenai keputusan rapat Syuriyah yang menunjuk Zulfa sebagai Penjabat Ketua Umum, Gus Yahya menegaskan bahwa isu tersebut tidak akan dibahas secara panjang lebar dalam plenonya. Ia berpendapat bahwa rapat Syuriyah itu tidak sah. “Sesuatu yang tidak sah, ya, menjadi tidak sah. Prosedur serta mekanismenya juga tidak sesuai dengan tatanan yang ada,” tutur Yahya.
Sebelumnya, rapat pleno PBNU kubu Syuriyah memutuskan untuk menunjuk Wakil Ketua Umum Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU. Keputusan itu menempatkan Zulfa sebagai pengganti Gus Yahya untuk memimpin organisasi hingga muktamar berikutnya digelar.
Pimpinan rapat pleno Syuriyah, Muhammad Nuh, menyatakan dalam keterangan pers seusai pertemuan tertutup di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa, 9 Desember 2025, bahwa “Penjabat Ketua Umum PBNU untuk sisa masa bakti ditetapkan kepada K.H. Zulfa Mustofa.”
Nuh menjelaskan bahwa dengan penunjukan ini, Zulfa otomatis memegang mandat strategis Ketua Umum PBNU, termasuk memimpin organisasi dan memastikan administrasi berjalan lancar. “Beliau akan memimpin sebagai penjabat ketua umum dan melaksanakan seluruh tugas sampai muktamar digelar,” tambahnya.
Rapat pleno Syuriyah tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting PBNU dan Muslimat NU, termasuk Menteri Sosial sekaligus Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Ketua Umum Dewan Pembina Pengurus Pusat (PP) Muslimat Khofifah Indar Parawansa, dan salah satu Rais di PBNU yang juga Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Turut hadir pula Rais Aam Miftachul Akhyar, Wakil Rais Aam Anwar Iskandar, dan Wakil Rais Aam Afifuddin Muhajir. Tampak juga Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur), Mohammad Nuh, Muhammad Cholil Nafis, hingga Pengurus Mustasyar Habib Luthfi bin Yahya.
Agenda rapat Syuriyah itu tercantum dalam surat tertanggal 2 Desember 2025 bernomor 4799/PB.02/A.I.01.01/99/12/2025, yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU Miftahul Akhyar dan Katib Syuriyah PBNU, Ahmad Tajul Mafakhir. Surat itu mengutip tindak lanjut dari keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 29 Jumadil Ula 1447 H/20 November 2025 M di Jakarta.
