Jakarta Pusat – Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 November 2025, secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada sepuluh tokoh, termasuk mantan Presiden Soeharto dan mantan Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) Sarwo Edhie Wibowo. Keputusan ini memicu kontroversi dan menuai kecaman dari sejumlah pihak, terutama terkait gelar untuk Soeharto dan Sarwo Edhie.
Penganugerahan gelar berlangsung dalam upacara peringatan Hari Pahlawan di Istana Negara. Sekretaris Militer Wahyu Yudhayana membacakan penetapan tersebut, menekankan bahwa ini adalah bentuk penghargaan dan penghormatan tinggi atas jasa luar biasa para tokoh dalam mewujudkan kesatuan bangsa.
Sepuluh tokoh yang menerima gelar pahlawan nasional adalah mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gue Dur), aktivis buruh Marsinah, mantan Komandan RPKAD Sarwo Edhie Wibowo, mantan Presiden Soeharto, mantan Menteri Hukum Mochtar Kusumaatmadja, Rahmah El Yunusiyyah, Sultan Muhammad Salahuddin, Syaikhona Muhammad Kholil, Tuan Rondahaim Saragih, dan Sultan Tidore Sultan Zainal Abidin Syah.
Namun, penganugerahan gelar untuk Soeharto dan Sarwo Edhie Wibowo mendapat tentangan keras. Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah untuk membatalkan gelar tersebut, menilai keduanya tidak layak. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan, “Menobatkan Soeharto dan Sarwo Edhie Wibowo sebagai pahlawan berarti menegasikan penderitaan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat.”
Menanggapi berbagai tuduhan dari masyarakat sipil terhadap mendiang ayahnya, putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto, menyatakan keluarga tidak perlu membela diri. Tutut mengklaim bahwa masyarakat kini semakin cerdas dalam menilai jasa-jasa Soeharto. “Saya rasa rakyat juga makin pintar. Jadi, bisa melihat apa yang Soeharto lakukan, dan bisa menilai sendiri ya. Kami tidak perlu membela diri atau bagaimana,” ujarnya usai upacara penganugerahan di Istana Negara.
