Jakarta – Fenomena maraknya penerbitan buku oleh para pejabat publik dan lingkaran istana terjadi di tengah tantangan literasi nasional yang semakin mendesak pada Sabtu (22/8/2026).
Dilansir dari MSN, tren penulisan buku ini dipelopori oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang meluncurkan 10 buku sekaligus pada 7 Agustus lalu.
Selain Bahlil Lahadalia, Asisten Khusus Presiden Dirgayuza Setiawan turut aktif menerbitkan sejumlah karya yang mendokumentasikan pemikiran serta kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Beberapa judul karya yang melibatkan Dirgayuza Setiawan antara lain Presiden Solusi, Taste of Nusantara, dan Inilah Prabowo Apa Adanya.
Upaya penulisan buku oleh para pejabat ini dinilai oleh berbagai pihak sebagai instrumen strategis dalam pembentukan citra diri dan komunikasi politik di ruang publik.
Presiden Prabowo Subianto sendiri secara personal dikenal memiliki kegemaran membaca dan rutin menyisihkan waktu dua hingga empat jam setiap hari untuk melahap berbagai literatur sebelum beristirahat.
Namun, aktivitas penerbitan di tingkat elit ini berbanding terbalik dengan kondisi aksesibilitas bahan bacaan bagi masyarakat luas di berbagai daerah.
Kondisi literasi nasional saat ini menghadapi tantangan berat akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah terhadap Perpustakaan Nasional (Perpusnas).
Anggaran Perpusnas pada tahun 2026 tercatat hanya sebesar Rp378 miliar, yang berarti terjadi penyusutan sebesar 47,6% dibandingkan alokasi tahun 2025 sebesar Rp721,7 miliar.
Pemotongan anggaran tersebut berdampak langsung pada kemampuan lembaga dalam menyalurkan bantuan buku bermutu ke perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, dan puskesmas.
Selain itu, efisiensi ini juga menghambat penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk pengembangan sarana perpustakaan di tingkat daerah.
Kesenjangan distribusi buku di Indonesia tercatat masih sangat tinggi, di mana menurut data Perpusnas tahun 2021, satu buku harus dibagi oleh sekitar 90 penduduk.
Capaian literasi Indonesia juga masih berada di bawah standar internasional menurut hasil Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2022.
Dalam laporan tersebut, skor membaca Indonesia hanya mencapai 359 poin dan menempatkan negara ini di peringkat ke-63 dari total 81 negara yang disurvei.
Kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur distribusi menjadi faktor utama yang menghambat pemerataan akses buku di pelosok nusantara.
Para pakar pendidikan menilai bahwa tanpa intervensi anggaran yang memadai, ketimpangan literasi akan sulit untuk diatasi dalam waktu dekat.
Pemerintah diharapkan dapat meninjau kembali prioritas anggaran agar fungsi perpustakaan sebagai pusat edukasi masyarakat tetap dapat berjalan maksimal.
Kesenjangan antara produksi buku oleh pejabat dan akses literasi masyarakat menjadi catatan penting dalam diskursus kebijakan publik saat ini.
