Padang – Seleksi calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat menjadi sorotan. Persyaratan pendaftaran yang dinilai lemah berpotensi mengancam independensi lembaga penyiaran.
Forum Masyarakat Sumatera Barat Cinta KPID mengkritik persyaratan yang hanya mewajibkan surat pernyataan mundur dari partai politik tanpa jeda waktu yang jelas.
“Secara etika, hal ini tentu akan memicu pro dan kontra,” kata Ketua Forum, Eko Kurniawan, Rabu (10/9/2025).
Eko menyayangkan adanya calon yang mengundurkan diri dari kepengurusan partai hanya sehari sebelum mendaftar. Ia menilai idealnya ada jeda waktu lebih lama, seperti lima tahun, seperti yang berlaku di lembaga negara lain.
Kekhawatiran publik terhadap independensi KPID muncul di tengah proses seleksi yang telah dimulai sejak 30 Juni lalu.
Puluhan calon komisioner telah mengikuti ujian tertulis di DPRD Sumbar pada Rabu (10/9/2025). Ujian ini merupakan tahapan penting dari seleksi yang diikuti 70 pendaftar.
Isu “titipan” atau calon dengan afiliasi politik juga kembali mencuat dalam proses seleksi ini.
Forum Masyarakat Sumatera Barat Cinta KPID mengaku telah mengajukan pengaduan kepada Tim Seleksi (Timsel) terkait hal ini.
Eko mengingatkan pengalaman seleksi KPID periode 2021 yang berujung gugatan di PTUN Padang.
“Akankah nasib KPID hari ini juga ke PTUN? Melihat potensi, kemungkinan itu bisa saja terjadi,” jelasnya.
KPID memiliki fungsi vital dalam mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat di bidang penyiaran.
Proses seleksi yang transparan dan independen menjadi kunci agar fungsi tersebut berjalan optimal.
Setelah ujian tertulis, peserta seleksi akan melalui serangkaian tes lanjutan, termasuk wawancara, tes psikologi, dan uji kelayakan serta kepatutan di Komisi I DPRD Sumbar.
Publik diharapkan terus memantau jalannya seleksi untuk memastikan hasil akhir bersih dari intervensi.
