Jakarta – Konsumen di sejumlah wilayah Indonesia menghadapi kelangkaan stok beras premium di minimarket yang kini mayoritas digantikan oleh produk beras khusus dengan harga lebih tinggi pada Kamis (3/9/2026).
Dilansir dari Katadata.co.id, fenomena ini terjadi karena produsen beras memilih beralih ke produk beras khusus atau fortifikasi untuk menghindari kerugian akibat ketatnya regulasi Harga Eceran Tertinggi (HET).
Beras premium kemasan 5 kilogram yang biasanya dijual seharga Rp75.000 hingga Rp80.000 kini sulit ditemukan di rak-rak ritel modern.
Sebagai penggantinya, tersedia beras fortifikasi dengan rentang harga Rp75.000 untuk kemasan 2,5 kilogram hingga Rp115.000 untuk kemasan 5 kilogram.
Pemerintah tidak menetapkan HET untuk kategori beras khusus, sehingga produsen memiliki keleluasaan dalam menentukan harga jual produk tersebut.
Pegawai kasir di sebuah minimarket di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat bernama Hendra menyatakan bahwa konsumen sering menanyakan keberadaan stok beras premium yang tak kunjung datang.
Seorang konsumen bernama Rita mengungkapkan bahwa ia terpaksa membeli beras khusus dengan harga yang jauh lebih mahal karena ketiadaan stok beras premium selama satu bulan terakhir.
Pengamat pertanian dari Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Khudori, menilai pergeseran produk di rak ritel ini dipicu oleh tingginya harga gabah di tingkat petani yang melampaui Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Menurut Khudori, produsen beras premium mengalami kerugian karena harus menjual produk di bawah biaya produksi jika tetap mengikuti batasan HET yang ditetapkan pemerintah.
Produsen di beberapa daerah, termasuk Medan, kini mengalihkan sebagian lini produksi ke beras fortifikasi guna menutupi defisit keuntungan sebesar Rp2.000 per kilogram dari beras medium dan premium.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi standar gizi sesuai klaim pada kemasannya.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menyatakan bahwa lebih dari 90 persen sampel beras yang diuji tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
Hasil temuan tersebut akan diserahkan kepada pihak penegak hukum serta Satgas Pangan untuk dilakukan penyelidikan lebih mendalam mengenai potensi pelanggaran.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah mendorong masuknya pasokan beras dari Perum Bulog ke jaringan ritel modern untuk menstabilkan ketersediaan pangan.
Pemerintah terus berkoordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) guna memastikan distribusi beras medium dan premium berjalan lancar.
