Jakarta – Pemerintah Indonesia menyetujui skema baru yang mewajibkan SPBU swasta membeli BBM murni dari Pertamina. Kesepakatan ini melibatkan perusahaan-perusahaan besar seperti Shell Indonesia, BP-AKR, Vivo, dan ExxonMobil.
Keputusan ini diambil Kementerian ESDM setelah menggelar rapat intensif pada 19 September 2025. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kelangkaan BBM nonsubsidi yang terjadi di beberapa daerah.
Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah ini. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai langkah strategis dan berimbang.
“Saya sangat mengapresiasi keputusan ini. Ini menunjukkan Menteri Bahlil merundingkan dan menghasilkan keputusan yang terbaik,” ujar Abdul Rahman Farisi, Sabtu (20/9).
Menurutnya, kebijakan ini mencerminkan Model Maksimisasi Optimum. Negara tetap menjaga martabat dalam mengelola sektor strategis, tanpa menghambat bisnis swasta.
“Kebijakan ini adalah Model Maksimisasi Optimum yang tetap menjadikan negara bermartabat dalam melindungi sektor strategisnya, dalam hal ini BBM dan energi,” lanjutnya.
Abdul Rahman mencontohkan praktik serupa di India dan Brasil. Pemerintah di kedua negara tersebut mewajibkan perusahaan swasta membeli BBM dari BUMN energi untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga.
Ia menambahkan, keputusan ini tidak hanya berpihak pada kepentingan nasional. Pelaku usaha swasta juga tetap dapat menjalankan bisnis secara sehat dan berkelanjutan.
“Secara bisnis, kebijakan ini menguntungkan bagi SPBU swasta. Artinya, kepentingan bisnis dan investasinya tetap berjalan,” tegasnya.
