Padang — Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar hadir di Padang. Mereka melakukan pemeriksaan rutin di Rumah Dinas Wali Kota Padang pada Kamis, 4 September 2025.
Audit awal berfokus pada pertanggungjawaban belanja daerah. Ini mencakup belanja barang, jasa, dan modal tahun anggaran 2025.
Pengendali Teknis I BPK RI Sumbar, Muhammad Ilyas, menjelaskan audit ini penting. Tujuannya untuk memastikan akuntabilitas serta transparansi keuangan daerah.
Selain itu, pemeriksaan juga mengevaluasi sistem pengendalian internal. BPK juga mengidentifikasi potensi risiko pengelolaan belanja. “Kami harap Pemko Padang mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Ilyas.
Audit ini akan berjalan selama 32 hari. Dimulai dari 4 September hingga 20 Oktober 2025. Ilyas mengapresiasi dukungan dari Pemko Padang.
Wali Kota Fadly Amran memastikan pemerintah kota terbuka. Pemeriksaan ini sejalan dengan Program Unggulan Padang Amanah. Program tersebut mengedepankan pemerintahan bersih dan bebas korupsi.
“Pemeriksaan ini momen penting,” tegas Fadly. “Ini untuk memperkuat tata kelola keuangan yang transparan.”
Ia pun meminta semua kepala OPD mendukung penuh proses audit. Hasilnya diharapkan meningkatkan kepercayaan publik.
Fadly didampingi sejumlah pejabat penting. Mereka termasuk Sekda Kota Padang, Andree Algamar. Hadir juga para asisten dan pimpinan OPD terkait.
