Jakarta – Pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menghentikan total impor minyak dan LPG dalam kurun waktu tiga tahun ke depan untuk memperkuat kemandirian energi nasional pada Kamis (27/8/2026).
Dilansir dari Antara, target ambisius ini diumumkan Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 GW di Bali.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaeman, menyatakan bahwa kementeriannya siap menjalankan mandat presiden tersebut guna meniadakan ketergantungan pada pasokan energi luar negeri.
“Ya kalau perintah Presiden, kami harus melaksanakan,” kata Laode Sulaeman.
Optimisme pemerintah didorong oleh penerapan program biodiesel 50% serta operasional proyek RDMP Kilang Balikpapan yang telah berjalan sejak awal tahun ini.
Pemerintah juga tengah mengintensifkan kegiatan eksplorasi migas serta melakukan pengembangan berbagai temuan ladang gas baru untuk meningkatkan angka lifting minyak nasional.
“Kami optimis lah,” ujar Laode Sulaeman.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh lagi mengimpor satu barel minyak maupun satu tabung LPG demi kepentingan kedaulatan bangsa.
“Kita tidak boleh impor lagi satu barel pun minyak,” kata Prabowo Subianto.
Strategi untuk mencapai target tersebut mencakup pemanfaatan sumber daya energi terbarukan seperti geothermal dan pembangunan infrastruktur listrik berskala masif.
Pembangunan PLTS sebesar 100 GW ini diproyeksikan setara dengan total kapasitas listrik nasional saat ini yang mencapai 88 GW dari berbagai sumber energi konvensional.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa target 100 GW tersebut harus dapat direalisasikan dalam waktu tiga tahun ke depan.
“Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam tiga tahun,” kata Prabowo Subianto.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam membangun ekonomi Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung pada kondisi geopolitik negara lain.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, sebelumnya telah memaparkan aspek teknis terkait efisiensi anggaran dan keberlanjutan proyek energi kepada Presiden.
Pemerintah menekankan bahwa peningkatan kapasitas energi terbarukan harus berjalan beriringan dengan optimalisasi kemampuan produksi migas di dalam negeri.
“Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh impor lagi satu barel pun minyak,” ujar Prabowo Subianto.
