Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mengancam akan menangguhkan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Banyumas jika tak segera urus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
BGN memberi waktu satu bulan kepada seluruh pengelola SPPG untuk mendaftarkan diri ke Dinas Kesehatan setempat.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan peringatan keras ini saat acara koordinasi dan evaluasi program makan bergizi gratis di Purwokerto, Kamis (4/12).
Nanik menyoroti rendahnya kepatuhan SPPG di Banyumas dalam mengurus SLHS dibandingkan daerah lain di eks Karesidenan Banyumas.
“Saya beri waktu sebulan untuk mendaftarkan ke Dinas Kesehatan. Kalau dalam sebulan belum juga mendaftar, nanti akan saya suspend,” tegas Nanik, Jumat (5/12).
Data BGN menunjukkan kesenjangan yang mencolok antar daerah.
Di Banjarnegara dan Purbalingga, seluruh SPPG operasionalnya sudah bersertifikat.
Cilacap juga menunjukkan progres baik, dengan 44 dari 95 SPPG yang beroperasi telah memiliki SLHS.
Namun, di Banyumas, dari 116 SPPG yang beroperasi, hanya 15 yang mengantongi SLHS dari 98 yang mendaftar.
Ironisnya, 48 SPPG bahkan belum mendaftar sama sekali.
Nanik mempertanyakan lambatnya proses perizinan ini.
Ia menegaskan, pengurusan SLHS tidak dipungut biaya, kecuali untuk pengambilan dan pengujian sampel.
Di sisi lain, Nanik mengapresiasi kinerja SPPG di Banjarnegara dan Purbalingga yang telah proaktif mengurus SLHS.
Dalam kesempatan tersebut, Nanik juga mengajak peserta untuk mendoakan keselamatan petugas SPPG yang bertugas di wilayah terdampak banjir, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di tengah bencana, SPPG di wilayah tersebut tetap beroperasi dengan mengalihfungsikan dapur menjadi dapur umum untuk membantu warga.
Nanik juga menyampaikan duka cita atas meninggalnya seorang ahli gizi di Sigli akibat kecelakaan saat bertugas.
