FENESIA – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dituntut mampu menggerakkan perekonomian desa secara nyata, bukan sekadar mengejar jumlah koperasi, bangunan, dan gerai yang telah terealisasi.
Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh menilai, ukuran utama terletak pada kehidupan dan aktivitas usaha koperasi di desa setempat.
“Koperasi harus menciptakan lapangan kerja, menaikkan pendapatan, lalu memberi manfaat ekonomi bagi desa,” katanya di Jakarta, Rabu (2/9).
Sementara, pada Agustus 2026, KDMP memasuki operasionalisasi dan evaluasi kinerja.
Pemerintah juga menyiapkan penguatan SDM melalui pelatihan untuk calon manajer koperasi tersebut.
Karena itu, Kementerian Koperasi perlu memastikan tata kelola berjalan profesional, terbuka, dan transparan.
Rahmat menegaskan, koperasi tidak boleh sekadar menjadi lembaga administratif atau memiliki gedung tanpa model bisnis jelas.
Pengurus serta manajer harus kompeten, memahami bisnis, dan mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan koperasi tersebut.
Selain itu, KDKMP harus terhubung dengan ekosistem ekonomi nasional melalui integrasi bersama BUMN, perbankan, lembaga pembiayaan, UMKM, petani, nelayan, serta para pelaku usaha setempat.
Dengan konektivitas itu, koperasi dapat menjadi agregator produksi sekaligus memperkuat rantai pasok dari desa sampai ke pasar nasional.
Selain itu, dukungan pemerintah berupa modal dan fasilitas harus menghasilkan kegiatan produktif.
“Setiap rupiah dukungan pemerintah harus menghasilkan aktivitas ekonomi,” kata Rahmat
Ia ingin mengukur omzet, transaksi, keterlibatan UMKM, penerima manfaat, serta kontribusi ekonomi desa.
Pandangan itu turut mendorong indikator keberhasilan yang dapat diukur.
Menurut Rahmat, evaluasi tidak cukup memakai jumlah koperasi berdiri, tetapi harus menilai kinerja bisnis, manfaat ekonominya.
“Kita ingin Koperasi Merah Putih menjadi pusat ekonomi desa, bukan sekadar pusat administrasi,” katanya.
Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Jadi Keberhasilan KDMP
Pada akhirnya, keberhasilan bergantung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat desa akibat koperasi, bukan banyaknya bangunan yang telah selesai dibangun.
“Dengan ukuran tersebut, koperasi dapat dinilai melalui aktivitas usaha nyata dan manfaat yang dirasakan warga, serta kontribusi ekonominya,” harapnya.
Ia juga menekankan kinerja bisnis koperasi secara berkelanjutan.
