Jembrana – Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesiapan pemerintah dalam menanggulangi berbagai bencana alam di sejumlah daerah, termasuk Aceh dan Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa (25/8/2026).
Dilansir dari MSN, pernyataan tersebut disampaikan dalam acara peluncuran Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 Gigawatt Peak (GWp) di Monumen Operasi Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali.
Presiden menyatakan bahwa pemerintah telah mengerahkan kekuatan besar untuk merespons kondisi darurat di berbagai wilayah terdampak bencana.
“Kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak,” kata Prabowo.
Ia menambahkan bahwa penanganan bencana di NTT dilakukan dengan reaksi yang cepat dan masif guna memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat.
Pemerintah dilaporkan telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor udara, ratusan pompa udara, serta ribuan personel untuk mempercepat proses evakuasi dan mitigasi.
Prabowo menyatakan bahwa seluruh unsur pemerintah, termasuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI-Polri, serta BNPB, bekerja secara terintegrasi.
“Saya besar hati, saya bangga dengan prestasi petugas-petugas kita di lapangan,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, kondisi bencana di sejumlah lokasi saat ini sudah mulai teratasi dan ia menargetkan seluruh persoalan dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu hingga dua pekan ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyoroti sumber pembiayaan pemerintah yang digunakan untuk mendanai operasional penanganan bencana yang masif.
“Uang itu dari yang kita selamatkan dari korupsi-korupsi yang berjalan selama ini,” kata Prabowo.
Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya guna menjaga keuangan negara.
Presiden menekankan bahwa aset dan kekayaan bangsa harus dikelola dengan jujur untuk kepentingan rakyat banyak.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran hingga Rp5 triliun untuk kebutuhan tanggap bencana yang dikelola melalui BNPB.
Purbaya menginstruksikan pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran yang tersedia terlebih dahulu dalam menangani dampak bencana di wilayah masing-masing.
Jika anggaran daerah tidak mencukupi, pemerintah pusat siap memberikan bantuan tambahan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Pendekatan penanganan bencana di NTT disebut memiliki kemiripan dengan pola yang diterapkan di Aceh pada akhir tahun 2025.
Pemerintah pusat terus memantau perkembangan situasi di lokasi terdampak untuk menentukan apakah diperlukan pembentukan satuan tugas khusus atau tidak.
Prabowo menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kekuatan negara terletak pada pengelolaan aset bangsa yang dilandasi rasa tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat.
