Gaza – Setelah gencatan senjata dan perjanjian perdamaian, ribuan warga Gaza kembali ke rumah dan lingkungan mereka yang sebagian besar telah hancur. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan biaya rekonstruksi penuh Gaza mencapai 70 miliar dollar AS (sekitar Rp 1,16 kuadriliun per kurs 16 Oktober 2025), sebuah upaya kolosal yang dibutuhkan agar warga dapat menjalani kehidupan normal kembali.
Ahli keamanan Timur Tengah dari King’s College London, Prof. Andreas Krieg, menyatakan pembangunan ini akan jauh lebih berat daripada sekadar memulai dari nol. “Ini lebih parah dari sekadar memulai dari nol, di sini bukan memulai dari pasir, tapi dari reruntuhan,” katanya. Perwakilan khusus UNDP untuk Palestina, Jaco Cilliers, menyebut tingkat kehancuran Gaza mencapai sekitar 84 persen, bahkan di beberapa bagian seperti Kota Gaza, bisa mencapai 92 persen.
Kerusakan masif ini menghasilkan lebih dari 60 juta ton puing yang perlu dibersihkan, berdasarkan data satelit terbaru. Langkah awal yang paling krusial untuk membangun kembali wilayah tersebut adalah membersihkan reruntuhan dan sisa bom yang belum meledak.
Philip Bouverat, mantan eksekutif JCB, menekankan pentingnya keselamatan. “Dari sudut pandang keselamatan dan kemanusiaan, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah memastikan lokasi yang telah dibom aman,” ujarnya. Puing-puing tersebut harus disortir, dipisahkan, dihancurkan, dan material seperti beton dapat digunakan kembali sebagai pondasi. Namun, pembangunan skala besar juga membutuhkan impor material secara masif. “Hal pertama yang perlu dilakukan adalah membangun pelabuhan laut dalam, karena bisa membawa ribuan muatan kontainer,” tambah Bouverat.
Selanjutnya, pembenahan sistem air bersih dan saluran pembuangan menjadi prioritas mendesak bagi warga Gaza. UNICEF melaporkan lebih dari 70 persen dari 600 fasilitas air dan sanitasi rusak sejak 7 Oktober 2023. Pengolahan limbah juga sangat vital untuk mencegah penyebaran penyakit, mengingat tingginya angka diare dan risiko kolera di beberapa daerah.
Maher Najjar dari Coastal Municipalities Water Utility (CMWU) menyebut keenam fasilitas pengolahan limbah di Gaza semuanya rusak. Perbaikan terhambat serangan udara dan kurangnya peralatan, dengan beberapa fasilitas yang telah diperbaiki kembali diserang. Diperkirakan 50 juta dollar AS (sekitar Rp 829 miliar) dibutuhkan hanya untuk mengembalikan 20 persen layanan yang rusak.
Sektor perumahan juga hancur lebur. Kota Gaza, khususnya wilayah Sheikh Radwan, rata dengan tanah. Pusat satelit UN mencatat 282.904 rumah dan apartemen rusak atau hancur di Gaza, belum termasuk kerusakan terbaru. Bahkan, 90 persen jalan di Kota Gaza juga rusak. Membangun kembali perumahan diprediksi memakan waktu puluhan tahun jika logistik dan material terbatas.
Pasokan listrik di Gaza sudah bermasalah sebelum perang, dengan pemadaman bergilir yang parah. Sebagian besar listrik berasal dari Israel, ditambah pembangkit listrik diesel dan panel surya lokal. Sejak 11 Oktober 2023, hampir seluruh Gaza gelap total setelah pasokan listrik dari luar diputus dan pembangkit lokal kehabisan bahan bakar atau rusak. Lebih dari 80 persen aset listrik hancur atau tidak beroperasi, dengan kerugian mencapai 494 juta dollar AS (sekitar Rp 8,2 triliun).
Sektor pertanian juga luluh lantak. Perkebunan seluas 4 km di Jabalia, yang kemungkinan ditanami zaitun dan jeruk, telah hancur. Secara keseluruhan, 82,4 persen tanaman tahunan dan 97 persen pohon buah diperkirakan rusak. Kerusakan ini, ditambah kurangnya bantuan, menyebabkan krisis pangan parah dan kelaparan pada September 2024. Lahan pertanian harus dibersihkan dari bom dan ranjau yang belum meledak agar warga bisa kembali bercocok tanam.
Membangun kembali sekolah juga sangat mendesak, mengingat sekitar setengah penduduk Gaza sebelum perang berusia di bawah 18 tahun. Banyak sekolah yang juga berfungsi sebagai tempat penampungan telah rusak parah akibat serangan militer. Badan bantuan PBB untuk Palestina, UNRWA, yang sebelumnya mengelola 288 sekolah, menyatakan 91,8 persen bangunan sekolah memerlukan rekonstruksi penuh untuk bisa berfungsi kembali.
