Jakarta – Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menegaskan proyek kereta cepat hingga Surabaya bukan prioritas mendesak. Penilaian ini muncul menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 4 November 2025, yang menjanjikan pemerintah akan menanggung utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Djoko, dalam keterangan tertulisnya pada Ahad, 9 November 2025, menyoroti bahwa pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) lebih merupakan keinginan Presiden Joko Widodo ketimbang kebutuhan masyarakat.
Djoko menambahkan, keterlibatan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam mencicil utang mega proyek KCJB juga menjadi perhatian. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang rencana pembangunan kereta cepat yang diperluas hingga Surabaya. Kajian tersebut penting untuk menimbang potensi dampak positif terhadap perekonomian dan konektivitas, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang mungkin timbul.
Ia menjelaskan, infrastruktur transportasi di Pulau Jawa sudah jauh lebih maju dibandingkan wilayah lain di luar Jawa. Contohnya, akses jalan tol yang membentang dari Merak di Banten hingga Probolinggo di Jawa Timur telah meningkatkan mobilitas barang dan orang. “Waktu tempuh dapat terpangkas hingga 50 persen dibanding menggunakan jalan nasional,” kata Djoko.
Data dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum per Agustus 2025 menunjukkan, panjang jalan tol di Pulau Jawa mencapai 1.838,06 kilometer. Angka ini setara dengan 59,4 persen dari total panjang jalan tol di seluruh Indonesia yang mencapai 3.092,79 kilometer. Jalan tol di Jawa meliputi Tol Trans-Jawa sekitar 1.065,49 kilometer, Ruas Tol Jabodetabek & JORR sekitar 379,84 kilometer, dan Ruas Tol Non-Trans Jawa sekitar 392,73 kilometer.
Selain jalan tol, Djoko menyebut jalur kereta api di Pulau Jawa telah dibangun hampir di seluruh kota dan kabupaten sejak pemerintahan Hindia Belanda, kecuali Kota Salatiga. Namun, sayangnya banyak jalur rel di sejumlah kota dan kabupaten tidak lagi dioperasikan setelah kemerdekaan Indonesia.
Di balik ambisi proyek kereta cepat, Djoko menyoroti masih banyaknya kota dan kabupaten di Pulau Jawa yang belum memiliki transportasi umum modern. Dari 85 kabupaten di Pulau Jawa, hanya empat kabupaten yang tercatat memiliki transportasi modern, yakni Kabupaten Banyumas, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Bangkalan.
Kondisi serupa terjadi pada angkutan pedesaan yang kini hanya beroperasi sekitar lima persen dari total 24.772 desa di Pulau Jawa. Armada angkutan pedesaan ini rata-rata berusia di atas 10 tahun, menunjukkan perlunya peremajaan.
Berbagai faktor menyebabkan kurangnya minat terhadap angkutan pedesaan. Di antaranya adalah kemudahan dan biaya terjangkau dalam membeli sepeda motor dan mobil pribadi, persaingan dengan moda transportasi daring, peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi, dampak pascapandemi Covid-19, dan faktor ekonomi.
“Kereta cepat hingga Surabaya adalah sebuah keinginan, padahal yang kita butuhkan di Pulau Jawa adalah pondasi transportasi yang kuat dan merata,” tegas Djoko. Ia menambahkan bahwa tantangan utama yang belum teratasi adalah integrasi transportasi di kawasan perkotaan, pedesaan, dan permukiman. Oleh karena itu, pembenahan transportasi umum menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan menanggung cicilan utang kereta cepat Jakarta-Bandung sebesar Rp 1,2 triliun per tahun. Ia mengklaim pembayaran sejumlah tersebut tidak akan menjadi masalah bagi negara. “Saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Saya hitung enggak ada masalah,” kata Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta Pusat, pada Selasa, 4 November 2025.
Menurut Prabowo, proyek Whoosh tidak seharusnya dilihat dari sisi untung-rugi semata. Ia berpendapat bahwa semua transportasi publik di seluruh dunia tidak mengutamakan keuntungan, melainkan manfaat yang diberikannya kepada rakyat.
