Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesia dan Yayasan Bicara Data Indonesia (YBDI) menggelar diskusi mengenai penguatan program Joint Degree dan Joint Research untuk meningkatkan daya saing global SDM Indonesia pada Kamis (27/8/2026).
Dilansir dari rilis kegiatan tersebut, inisiatif ini bertujuan untuk menjembatani kebutuhan talenta global dengan kapasitas riset nasional melalui kemitraan pentahelix.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kapasitas riset menjadi tantangan utama bagi Indonesia dalam memperkuat daya saing di tingkat internasional.
Program Joint Degree dipandang sebagai instrumen strategis untuk memberikan pengalaman akademik global kepada mahasiswa dan dosen.
Sementara itu, Joint Research dianggap sebagai sarana untuk memperluas kolaborasi peneliti dalam menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ojat Darojat, menekankan bahwa pengembangan talenta harus disertai dengan ekosistem yang mendukung retensi dan akuisisi talenta.
“Pengembangan talenta tidak hanya berkaitan dengan talent development, tetapi juga bagaimana talenta yang telah dikembangkan dapat berkontribusi bagi kemajuan Indonesia,” kata Ojat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyatakan bahwa kedua program tersebut merupakan bagian integral dari pembangunan ekosistem talenta nasional.
“Joint Degree dapat memperkuat pengalaman akademik internasional sekaligus membantu meningkatkan reputasi perguruan tinggi,” kata Pratikno.
Survei Katadata Insight Center (KIC) mengungkapkan bahwa meskipun 89,7 persen institusi telah memiliki unit kerja sama internasional, baru 21,1 persen yang menjalankan program Joint Degree secara penuh.
Hambatan utama dalam implementasi program tersebut meliputi perbedaan standar akademik antarnegara yang mencapai 68,4 persen serta keterbatasan sumber daya manusia sebesar 53,2 persen.
Masalah pendanaan juga menjadi kendala signifikan dengan 69 persen responden mengeluhkan keterbatasan biaya untuk mobilitas internasional.
Fajar Priya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan penyederhanaan regulasi untuk mendukung rekognisi kredit mahasiswa di luar negeri.
Namun, Fajar mengakui bahwa pemerintah belum memiliki skema pendanaan khusus yang dapat memfasilitasi pelaksanaan Joint Degree secara luas.
Prof. Edy Giri Rachman Putra dari BRIN menjelaskan bahwa pihaknya tengah mengembangkan platform konsorsium riset untuk memperkuat jejaring talenta dan inovasi nasional.
Direktur Fasilitasi Riset LPDP, Ayom Widipaminto, menyoroti perlunya mekanisme pendanaan yang lebih efektif dan fleksibel untuk mendukung riset kolaboratif.
Secara keseluruhan, keberhasilan integrasi program pendidikan dan riset internasional sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, dukungan pendanaan, serta keterlibatan lintas sektor.
Upaya ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang tidak hanya melahirkan lulusan berdaya saing global, tetapi juga mampu menjawab tantangan pembangunan di dalam negeri.
