Padang – Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir menyoroti percepatan realisasi anggaran dengan menempatkan integritas sebagai fondasi utama pengadaan.
Ia membuka Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Selasa (25/11/2025).
Menurutnya, pengadaan merupakan penopang pembangunan yang memengaruhi percepatan anggaran serta mutu layanan publik.
Selain itu, ia menilai percepatan anggaran harus tetap menjaga transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam setiap tahap.
Ia menegaskan bahwa penyerapan anggaran tepat waktu memberi dampak langsung bagi masyarakat yang menanti hasil pembangunan.
Penguatan Integritas Jadi Penentu Kecepatan Anggaran
Terdapat lima poin yang ia tekankan sebagai fokus OPD dan pelaku pengadaan.
Pertama, percepatan realisasi anggaran menjadi kewajiban agar pembangunan tetap terarah.
PPK, Pejabat Pengadaan, dan OPD ia dorong bekerja disiplin dengan eksekusi cepat namun akuntabel.
Kedua, inovasi pengadaan perlu bergerak melalui teknologi, SPSE, dan metode kreatif agar proses semakin transparan.
Ketiga, integritas harus menjadi prinsip tetap sehingga pengadaan bebas dari praktik KKN.
Keempat, ia meminta sinergi antar OPD karena koordinasi kuat menentukan kelancaran proses.
Kelima, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan wajib dilakukan untuk menjaga kepatuhan serta kualitas hasil.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti data kompetensi SDM pengadaan di lingkungan Pemko Padang.
ASN bersertifikat Level 1 berjumlah 362 orang.
ASN bersertifikat Level 2 (Type C) berjumlah 171 orang.
ASN bersertifikat Level 3 (Type B) berjumlah 13 orang.
Ia mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Padang Nomor 800.2/800/BKPSDM-PDG/2025 yang menegaskan bahwa sertifikat kompetensi menjadi bahan evaluasi serta prioritas promosi PPK dan PPTK.
Maigus Nasir berharap rapat ini menyatukan persepsi, memperkuat kapasitas pelaku pengadaan, dan mempercepat realisasi anggaran yang tepat waktu, tepat mutu, serta tepat sasaran demi peningkatan layanan publik.
