Jakarta – Pemerintah Indonesia tengah mengintensifkan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, Riau, dan Jambi, pada Senin (24/8/2026).
Dilansir dari Fenesia, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Berton SP Panjaitan, menyatakan bahwa total area yang terbakar di wilayah-wilayah tersebut telah mencapai 73.425 hektare.
Pihaknya terus mengoptimalkan operasi darat serta udara, termasuk melakukan patroli udara, water bombing, dan operasi modifikasi cuaca untuk menekan laju perluasan kebakaran.
“Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani,” kata Berton.
Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penanganan yang optimal, termasuk pengecekan langsung di lapangan serta pengerahan 1.500 prajurit TNI.
Pemerintah juga berencana menambah 17 unit helikopter water bombing serta menyediakan mesin pompa dan pipa di seluruh kabupaten atau kota terdampak.
Selain upaya teknis, Presiden menegaskan akan menindak tegas pelaku pembakaran lahan yang terbukti melanggar hukum.
Pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung penguatan Satgas Darat melalui penyediaan personel dan peralatan seperti selang, pompa jinjing, serta sumur bor.
Masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker guna meminimalisir dampak kabut asap.
“Kami juga menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membakar sampah, dan pastikan saat membuang puntung rokok baranya sudah padam,” kata Berton.
Di Kalimantan Barat, luas indikatif lahan terbakar tercatat mencapai 38.310 hektare dengan kondisi kualitas udara yang dilaporkan tidak sehat.
Pemerintah telah mengerahkan 10.010 personel gabungan di Kalimantan Barat untuk melakukan pemadaman darat.
Langkah penegakan hukum melalui Dinas Lingkungan Hidup juga telah dilakukan di Kalimantan Barat, mencakup penyegelan lahan terbakar dan evaluasi izin usaha korporasi.
Sementara itu, di Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar mencapai 7.634 hektare dengan kendala utama berupa sulitnya akses menuju sumber air.
Satgas Darat di Kalimantan Tengah kini tengah membuat sodetan kanal dari Sungai Kahayan sepanjang 1,8 kilometer untuk mengalirkan air ke lokasi kebakaran.
Di Kalimantan Selatan, luas lahan terbakar mencapai 8.620 hektare dengan tantangan berupa angin kencang yang memicu perluasan api.
Wilayah Sumatra Selatan mencatat luas lahan terbakar sebesar 1.926 hektare, di mana personel di lapangan menghadapi medan yang sulit dijangkau.
Provinsi Riau melaporkan luas lahan terbakar mencapai 16.277 hektare, sementara di Jambi tercatat seluas 658 hektare.
Seluruh operasi pemadaman di enam provinsi tersebut terus dipantau secara ketat untuk memastikan titik api segera teratasi.
