Jakarta – Pemerintah Indonesia mencatatkan penambahan utang baru sebesar Rp 477,4 triliun sepanjang semester I-2026 untuk membiayai belanja negara yang meningkat, termasuk gaji bagi 355 ribu aparatur sipil negara (ASN) baru, pada Kamis (23/7/2026).
Dilansir dari dokumen APBN KiTa edisi Juli 2026 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, realisasi pembiayaan utang neto tersebut telah mencapai 57,4% dari target total tahunan sebesar Rp 832,2 triliun.
Angka realisasi utang periode ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 315,4 triliun.
Sebagian besar kebutuhan pembiayaan utang tersebut dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan nilai mencapai Rp 501,2 triliun.
Di sisi lain, pemerintah mencatat pembiayaan negatif dari sektor pinjaman sebesar Rp 23,8 triliun akibat besarnya pembayaran cicilan pokok dibandingkan dengan penarikan pinjaman baru.
Pihak Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pengelolaan utang dilakukan secara prudent dan terukur dengan tetap memperhatikan likuiditas pemerintah, kondisi kas yang optimal, serta dinamika pasar keuangan.
Peningkatan belanja pegawai menjadi salah satu pendorong utama kenaikan kebutuhan anggaran, dengan pengeluaran untuk gaji dan tunjangan mencapai Rp 203,8 triliun hingga akhir Juni 2026.
Nilai belanja pegawai tersebut mengalami kenaikan sebesar 24,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang berada di angka Rp 163,3 triliun.
Faktor pemicu lonjakan belanja pegawai mencakup pengangkatan 355 ribu ASN baru, percepatan pembayaran tunjangan guru non-ASN, serta penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi ASN pusat, personel TNI, serta Polri.
Secara agregat, total belanja negara pada semester I-2026 mencapai Rp 1.656 triliun, sementara pendapatan negara tercatat sebesar Rp 1.459,4 triliun.
Kesenjangan antara pendapatan dan belanja tersebut menyebabkan APBN mengalami defisit sebesar Rp 196,5 triliun atau setara dengan 0,76% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa defisit APBN masih berada dalam batas terkendali dengan surplus keseimbangan primer sebesar Rp 85,1 triliun.
Pemerintah menggunakan pembiayaan utang untuk menutup defisit anggaran serta menjamin keberlangsungan pendanaan berbagai program prioritas nasional.
Program-program prioritas tersebut meliputi inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG), sektor pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ketahanan pangan nasional.
