Jakarta – Elektabilitas Presiden Prabowo Subianto tercatat mengalami tren penurunan signifikan menjelang dua tahun masa pemerintahannya berdasarkan temuan survei terbaru yang dirilis pada Jumat (4/9/2026).
Dilansir dari Tempo Data Science, tingkat keterpilihan presiden saat ini hanya berada di angka 15 persen, jauh tertinggal dibandingkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mencapai 42 persen.
Posisi ketiga dalam survei tersebut ditempati oleh Anies Baswedan dengan elektabilitas 10 persen, diikuti oleh Gibran Rakabuming Raka sebesar 6 persen.
Data yang dihimpun menunjukkan hasil serupa dengan temuan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juli lalu yang menempatkan elektabilitas presiden di angka 14,5 persen.
General Manager Tempo Data Science, Khairul Anam, menyatakan bahwa kedekatan dengan rakyat merupakan salah satu faktor utama yang mendongkrak popularitas Dedi Mulyadi.
Dalam survei periode 31 Juli hingga 11 Agustus, Dedi Mulyadi meraih tingkat kesan positif sebesar 98 persen dari responden.
Tokoh yang akrab disapa KDM ini juga unggul dalam indikator top of mind dengan perolehan 30 persen, sementara Prabowo Subianto hanya mencapai 20 persen.
Survei tersebut melibatkan 1.260 responden di 38 provinsi di Indonesia dengan metode multistage random sampling serta margin of error sebesar 2,9 persen.
Khairul Anam menjelaskan bahwa elektabilitas presiden sangat bergantung pada penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan efektivitas program strategis.
Pemerintah dinilai perlu memperbaiki kondisi ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga stabilitas harga untuk meningkatkan kembali dukungan publik, kata Khairul Anam.
Penurunan elektabilitas presiden berbanding lurus dengan merosotnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran yang kini hanya berada di angka 37 persen.
Angka tersebut menunjukkan penurunan tajam dibandingkan tingkat kepuasan pada Desember 2025 yang sempat mencapai 75 persen.
Direktur Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) belum memberikan dampak optimal bagi citra pemerintah.
Pelaksanaan program MBG justru kerap menjadi sorotan negatif publik akibat adanya insiden keracunan di sejumlah daerah seperti Jawa Timur, Tana Toraja, Rembang, dan Berastagi, kata Agung Baskoro.
Pemerintah harus membenahi tata kelola program populis agar tidak menjadi beban elektoral bagi presiden, ujar Agung Baskoro.
Tekanan ekonomi menjadi faktor krusial lainnya, di mana 68 persen responden menyatakan kondisi ekonomi nasional saat ini lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebanyak 36 persen responden mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang mahal sebagai persoalan utama yang mereka hadapi saat ini.
Pola penurunan ini berbeda dengan era Joko Widodo yang cenderung memulai masa jabatan dengan kepuasan rendah dan meningkat di akhir periode, kata Agung Baskoro.
