Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, mendesak pemerintah mempercepat pembangunan gedung baru Sekolah Rakyat.
Desakan ini muncul karena banyak Sekolah Rakyat di Sentra dan Balai Kementerian Sosial yang sudah kelebihan kapasitas.
Hal ini disampaikan saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Selasa (27/1/2026).
Abidin menyebut, banyak sekolah rakyat di Sentra dan Balai Kemensos di daerah yang sudah over capacity.
Akibatnya, sekolah-sekolah tersebut tidak bisa lagi menerima siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027.
“Yang kami kunjungi di sekolah rakyat, khususnya di sentra-sentra itu sudah over capacity. Artinya, tidak memungkinkan lagi pada tahun ajar baru dia menerima murid,” ujar Abidin.
Ia menjelaskan, siswa kelas 1 SMP atau SMA akan naik ke kelas 2.
Namun, kelas baru untuk siswa kelas 1 tidak tersedia karena keterbatasan ruang belajar.
Ia khawatir pada tahun ajaran 2026 tidak ada penerimaan siswa baru karena tidak tersedia ruang kelas.
“Kalau tidak ada akselerasi pembentukan sekolah rakyat di kabupaten-kabupaten yang itu kewenangan di Kementerian PU, itu nanti tahun depan dia naik kelas 2, nggak ada lagi kelas satunya. Tolong dipikirkan itu agar ini nggak stuck,” kata dia.
Dalam rapat tersebut, Abidin juga meminta klarifikasi terkait jumlah sekolah rakyat.
Data 2025 menunjukkan ada 166 sekolah rakyat, tersebar di sentra-sentra dan Balai Kemensos, serta bekerja sama dengan pihak lain.
Total siswa terdiri dari 3.025 siswa SD, 6.135 siswa SMP, dan 6.765 siswa SMA.
Untuk 2026, direncanakan ada 104 sekolah rakyat baru.
Abidin menekankan pentingnya memetakan secara jelas antara sekolah yang ada di sentra dan yang bekerja sama.
Hal ini penting agar pemerintah dapat memastikan kapasitas sekolah cukup untuk menampung siswa baru.
Ia mencontohkan, beberapa sekolah rakyat yang bekerja sama, misalnya di Bekasi dengan Pangudi Luhur, sudah memiliki skema penerimaan siswa baru.
Namun, sekolah yang berada di sentra seringkali sudah penuh, sehingga tahun depan tidak bisa menambah siswa kelas 1.
“Tahun ajaran (baru) kan bulan Juli. Jadi yang di sentra itu kelas 1 SMA akan naik menjadi kelas 2. Begitu juga yang SMP akan naik kelas 2.”
“Kalau sekolah rakyat di sentra-sentra itu tidak bisa menampung, berarti tidak akan ada penerimaan siswa baru, ini yang harus dipikirkan, Pak Menteri,” tegasnya.
