Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pembiayaan sekolah kedinasan tidak akan lagi bersumber dari anggaran pendidikan nasional mulai tahun 2026. Alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 hanya akan difokuskan untuk sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Pernyataan ini disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR pada Jumat, 22 Agustus 2025.
Menurut Sri Mulyani, anggaran pendidikan sebesar 20 persen akan terus dijaga sesuai amanat konstitusi dan permintaan DPR. Pemerintah telah menetapkan anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp 757,8 triliun.
Anggaran tersebut disalurkan untuk tiga klaster penerima manfaat, dengan salah satu kategori utama adalah satuan pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi. Total alokasi untuk dua kategori ini mencapai Rp 150,1 triliun. Rinciannya, Rp 64,3 triliun untuk bantuan operasional sekolah (BOS), Rp 5,1 triliun untuk bantuan operasional PAUD, dan Rp 9,4 triliun untuk bantuan operasional 200 kampus. Sri Mulyani menegaskan, “Sekolah kedinasan tidak masuk di dalam anggaran pendidikan.”
Pengalokasian anggaran pendidikan untuk membiayai sekolah kedinasan memang telah lama menjadi perdebatan. Berbagai pemerhati pendidikan menilai bahwa anggaran tersebut seharusnya diprioritaskan untuk pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi yang jangkauannya lebih luas.
Kritik terbaru datang dari Ketua Fraksi Golkar MPR, Melchias Markus Mekeng. Ia mendesak pemerintah untuk mengeluarkan anggaran sekolah kedinasan dari porsi 20 persen APBN yang diperuntukkan bagi pendidikan.
Melchias menyoroti ketimpangan alokasi dana pendidikan pada tahun 2025 yang mencapai Rp 724 triliun. Ia membandingkan Rp 91,4 triliun untuk 64 juta siswa dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, sementara anggaran sekolah kedinasan yang hanya menampung 13 ribu peserta didik justru mencapai Rp 104 triliun.
“Apa ini adil? Sebanyak 64 juta siswa hanya dikasih Rp91,4 triliun, sementara 13 ribu orang dikasih Rp104 triliun. Ini angkanya jelas,” ujar Melchias dalam sarasehan nasional bertema ‘Merumuskan Kembali Anggaran Pendidikan Guna Mewujudkan Amanat Konstitusi Menuju Indonesia Emas 2045’ di gedung MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Agustus 2025.
Ia berpendapat kondisi tersebut berkontribusi pada penurunan mutu pendidikan di Indonesia, apalagi banyak daerah belum mengalokasikan 20 persen APBD untuk pendidikan. “Kalau bisa Menteri Keuangan Sri Mulyani mencari alokasi dana kedinasan dari pendapatan lain. Jangan ambil porsi pendidikan,” tambahnya.
