Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan komitmen penuh untuk memprioritaskan pemulihan Sumatera Barat (Sumbar) pasca-bencana. Janji ini diungkapkan saat pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Fokus utama yang ia soroti adalah pemulihan dan pembangunan kembali sistem irigasi pertanian yang hancur akibat bencana hidrometeorologi.
Rahmat menekankan masalah irigasi ini bukan sekadar isu sektoral biasa, melainkan menyangkut hajat hidup orang banyak, mulai dari ketahanan pangan, keberlanjutan ekonomi petani, hingga stabilitas pasokan komoditas nasional.
Menurut Rahmat, Sumatera Barat memiliki peran strategis sebagai salah satu daerah penyangga pangan untuk sejumlah komoditas penting.
“Ketika kita berbicara tentang pemulihan Sumbar pasca-bencana, maka irigasi adalah fondasinya. Tanpa irigasi yang berfungsi dengan baik, produktivitas petani akan terus merosot dan dampaknya akan merambat ke seluruh sendi ekonomi daerah,” tegas Rahmat.
Inventarisasi awal menunjukkan bahwa perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk memulihkan irigasi di Sumbar mencapai Rp2 triliun. Rahmat menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan alokasi anggaran tersebut. “Saya di Komisi IV DPR RI akan mendorong agar pemulihan irigasi Sumbar menjadi prioritas utama dalam pembahasan anggaran. Selain itu, koordinasi lintas kementerian, terutama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum, sangatlah penting agar program pemulihan dapat berjalan maksimal,” jelasnya.
Rahmat menambahkan, irigasi memegang peranan vital dalam menjaga Sumbar sebagai bagian tak terpisahkan dari rantai pasok pangan nasional. “Sumbar selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung beras di wilayah barat Indonesia, sekaligus pemasok berbagai komoditas lainnya, bahkan hingga ke mancanegara. Hal ini perlu kita jaga bersama,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Rahmat menyarankan agar pemerintah daerah dan kelompok tani dilibatkan secara aktif dalam perencanaan pemulihan irigasi. Ia mengingatkan, pendekatan *top-down* tanpa memahami realitas di lapangan berpotensi menghasilkan pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. “Partisipasi aktif dari pihak-pihak terkait sangat penting untuk memastikan program pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Selain irigasi, Rahmat juga menyoroti pentingnya pemulihan sektor pertanian secara komprehensif, meliputi perbaikan akses jalan produksi, ketersediaan benih berkualitas, dan perlindungan terhadap risiko gagal panen.
“Komitmen kami jelas, pemulihan Sumbar tidak boleh setengah-setengah. Irigasi harus pulih, pertanian harus bangkit, dan ekonomi masyarakat harus kembali menggeliat,” pungkasnya.
Pemulihan irigasi yang efektif, menurutnya, akan menjadi kunci untuk menghidupkan kembali sektor pertanian yang sempat terpuruk akibat bencana alam.
