Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penertiban regulasi serta pengawasan ketat terhadap korporasi guna mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan gambut dalam rapat bersama akademisi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/9/2026).
Dilansir dari jpnn.com, pemerintah berkomitmen melakukan penyelidikan mendalam terhadap korporasi yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara sengaja sebagai bagian dari upaya penegakan hukum.
Presiden menyatakan bahwa pembenahan regulasi merupakan langkah krusial untuk memperkuat pencegahan kebakaran di masa depan.
“Kita akan selidiki terus korporasi-korporasi yang melakukan pembakaran sengaja,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, koreksi terhadap aturan di tingkat daerah sangat mendesak untuk dilakukan demi memastikan kepatuhan hukum yang tegas.
Ia menyoroti keberadaan peraturan daerah di tingkat kabupaten yang masih mengizinkan praktik pembakaran lahan hingga dua hektare bagi masyarakat.
Ketentuan tersebut dinilai sebagai celah hukum yang kontraproduktif dan berpotensi memicu kebakaran yang tidak terkendali.
“Bayangkan yang mau pakai loop hole bahwa boleh bakar 2 hektare which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektare,” ujar Prabowo.
Presiden mempertanyakan efektivitas pengendalian api apabila masyarakat secara legal diizinkan melakukan pembakaran dengan luasan tersebut.
Untuk menangani masalah di tingkat akar rumput, pemerintah berencana mengedukasi masyarakat melalui pengerahan personel TNI dan Polri ke berbagai daerah.
Sebanyak seribu perwira menengah dari tingkat mayor hingga kolonel akan diterjunkan langsung ke kabupaten-kabupaten untuk memberikan edukasi terkait pengelolaan lahan.
“Jadi, saya sudah tugaskan TNI nanti mungkin Polri saya turunkan seribu perwira mayor, letkol, kolonel seribu saya turunkan ke kabupaten-kabupaten itu untuk memberi edukasi,” tutur Prabowo.
Langkah ini bertujuan agar masyarakat tetap mampu mengelola lahan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi tanpa harus menggunakan metode pembakaran.
Pemerintah menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan berupa penyediaan lahan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan.
Selain lahan, pemerintah juga akan menyalurkan sarana pendukung seperti pompa air untuk memfasilitasi kebutuhan petani di lapangan.
“Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian,” kata Prabowo.
Dukungan sarana ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret bagi masyarakat dalam mengelola lahan secara berkelanjutan.
Pemerintah juga tengah merencanakan pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional untuk menangani masalah karhutla secara lebih terstruktur.
Upaya ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk menjaga kelestarian ekosistem gambut di Indonesia.
