Jakarta – Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap lobi pengusaha AS terkait pencabutan izin 28 perusahaan di Sumatra.
Perusahaan-perusahaan itu dicabut izinnya karena melanggar aturan kawasan hutan nasional. Mereka dituding merusak lingkungan dan memicu banjir.
Lobi bahkan menyasar proyek tambang emas di Aceh. Pengusaha AS meminta izin perusahaan dipulihkan.
Namun, Hashim menyebut permintaan itu ditolak pemerintah.
Pemerintahan Prabowo hadapi ujian: tekanan asing vs lingkungan.
Keputusan mencabut izin jadi sinyal tegas. Pemerintah tak tunduk pada investor.
Kasus ini tunjukkan realitas tata kelola SDA: investasi vs aturan lingkungan.
Pencabutan izin 28 perusahaan hasil audit Satgas PKH. Audit temukan pelanggaran serius.
Langkah itu berdampak bisnis. Upaya lobi pun muncul.
Praktik lobi lazim. Sejauh mana negara jaga kedaulatan kebijakan?
Hashim sebut keputusan tegas pemerintah direspon positif investor lain.
Sepekan setelah lobi, ia bertemu investor dari New York, Eropa, dan Australia yang siapkan investasi ratusan miliar dolar AS. Mereka dukung pencabutan izin.
Kepastian hukum dan komitmen lingkungan tingkatkan kepercayaan investor.
Publik menunggu lebih dari sekadar pernyataan.
Pencabutan izin adalah langkah awal. Konsistensi penegakan hukum jadi indikator nyata.
Tanpa itu, kebijakan berisiko dianggap simbolik.
Klaim investasi ratusan miliar dolar AS perlu dibaca hati-hati. Komitmen investasi seringkali masih penjajakan.
Pemerintah perlu pastikan janji investasi hijau tak sekadar legitimasi politik.
Kasus lobi pengusaha AS buka diskusi: apakah Indonesia siap tempatkan perlindungan lingkungan sebagai fondasi pembangunan ekonomi?
Ataukah keputusan tegas hanya berlaku selama tidak mengganggu agenda investasi besar?
Jika pemerintah konsisten, pencabutan izin 28 perusahaan bisa jadi titik balik tata kelola SDA.
Namun jika izin dipulihkan, kepercayaan publik bisa runtuh.
Penolakan lobi jadi pesan bahwa kebijakan negara tak boleh ditentukan tekanan eksternal.
Pertaruhan bukan hanya soal investasi, melainkan kredibilitas pemerintah dalam menjaga kedaulatan hukum dan kelestarian lingkungan.
