JAKARTA – Gangguan penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau menguji kesiapan industri penerbangan nasional.
Situasi tersebut tidak hanya menyangkut keselamatan perjalanan. Penanganan penumpang juga menjadi bagian penting dalam menghadapi kondisi darurat.
Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh meminta maskapai meningkatkan standar pelayanan. Ia juga mendorong operator bandara memperkuat sistem penanganan penumpang terdampak.
Menurut Rahmat, perusahaan penerbangan harus memiliki prosedur jelas ketika terjadi pembatalan. Petugas juga perlu menyampaikan perkembangan kondisi secara berkala.
Dengan informasi yang terbuka, penumpang dapat mengambil keputusan secara lebih cepat. Sebaliknya, informasi yang minim berpotensi meningkatkan kebingungan masyarakat.
Rahmat turut menyoroti kebutuhan fasilitas dasar selama penumpang menunggu. Maskapai dan pengelola bandara harus memastikan kebutuhan tersebut tersedia.
Selain itu, akses pengaduan perlu berjalan cepat selama kondisi darurat. Penumpang harus mengetahui lokasi layanan serta mekanisme penyampaian keluhan.
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sebelumnya mendorong lima langkah konkret. Salah satunya berkaitan dengan pengembalian biaya tiket secara penuh.
Langkah lainnya mencakup penjadwalan ulang tanpa biaya tambahan. Penumpang juga perlu mendapatkan pelayanan layak selama menunggu kepastian perjalanan.
Rahmat menilai posko pengaduan terpadu dapat memperkuat koordinasi antarpihak. Fasilitas tersebut juga memudahkan petugas menangani berbagai persoalan konsumen.
Ia meminta maskapai dan operator bandara memperkuat standar pelayanan menghadapi kondisi force majeure. Menurutnya, sistem tersebut harus mampu melindungi konsumen sekaligus menjaga keselamatan.
“Bencana alam memang tidak dapat dihindari. Namun, kualitas respons menunjukkan komitmen terhadap masyarakat,” ujarnya.
Rahmat berharap industri penerbangan mampu menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang konsisten. Transparansi dan kepastian hak penumpang harus menjadi bagian dari penanganan krisis.
