Jakarta – Rencana penyesuaian tarif transportasi publik yang diusulkan oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menuai kritik dari anggota DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli. Ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji ulang kebijakan tersebut dengan lebih memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Usulan penyesuaian tarif tunggal itu sebelumnya disampaikan oleh Ketua DTKJ, Sugihardjo, di Balai Kota DKI Jakarta pada akhir pekan lalu. Beberapa poin yang diusulkan meliputi kenaikan tarif Transjakarta menjadi Rp5.000, tarif Transjabodetabek sebesar Rp10.000, pengenaan tarif Rp2.000 bagi Mikrotrans yang semula gratis, serta penerapan skema langganan senilai Rp200.000 per bulan.
M. Taufik Zoelkifli menilai bahwa tidak semua pengguna transportasi umum memiliki kemampuan ekonomi yang mapan. Ia secara khusus menyoroti skema langganan bulanan yang dinilai tidak relevan bagi warga yang frekuensi penggunaan transportasinya rendah.
Menurutnya, perlu ada pemilahan kelompok konsumen secara lebih cermat. Ia menyebutkan, skema langganan mungkin cocok bagi pekerja dengan penghasilan tetap yang rutin menggunakan layanan Transjakarta. Namun, bagi masyarakat yang jarang menggunakan angkutan umum, skema tersebut justru kurang menarik.
“Kalau tidak rutin, dia juga sayang kalau harus beli paket langganan. Sementara dia tetap terkena tarif Rp5.000,” jelas Taufik di Jakarta, Senin (6/7).
Taufik mendorong agar DTKJ merumuskan skema alternatif yang lebih ramah bagi masyarakat berpenghasilan rendah maupun pekerja informal. Ia menekankan pentingnya opsi pemberian diskon bagi warga yang tidak terdaftar sebagai penerima kartu gratis, mengingat situasi ekonomi yang tengah sulit.
“Jadi mungkin perlu ada kajian lagi bagaimana dengan pekerja informal yang tidak rutin menggunakan Transjakarta dan juga tidak masuk kelompok penerima kartu gratis. Apakah ada diskon lain atau seperti apa. Ini untuk kepentingan warga, karena kondisi ekonomi sekarang juga sedang sulit,” paparnya.
Selain itu, Taufik melontarkan kekhawatiran terkait rencana kenaikan tarif Transjabodetabek menjadi Rp10.000. Kebijakan ini dinilai berpotensi kontraproduktif terhadap upaya pemerintah dalam memindahkan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
“Sekarang mereka memilih Transjakarta karena murah, Rp3.500. Tapi kalau menjadi Rp10.000 dan seluruhnya dibebankan kepada konsumen, saya khawatir mereka akan kembali menggunakan kendaraan pribadi,” ungkap Taufik.
Sebagai solusi, ia menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah penyangga terkait rencana penyesuaian tarif tersebut. Taufik berpandangan bahwa tarif Transjabodetabek idealnya dipatok di angka Rp7.500 agar tidak membebani masyarakat yang tinggal di wilayah penyangga.
