Jakarta – Fraksi Partai NasDem di DPR mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim investigasi independen. Desakan ini terkait dugaan makar dalam aksi unjuk rasa yang terjadi pada 25-31 Agustus lalu.
Ketua Fraksi NasDem, Viktor Laiskodat, menyatakan pembentukan tim ini adalah kebutuhan mendesak. Hal ini sebagai komitmen menjaga akuntabilitas dan kepastian hukum.
“Fraksi NasDem menilai pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut perkara ini adalah kebutuhan mendesak,” kata Viktor, Selasa (2/9).
NasDem berharap tim investigasi bekerja secara menyeluruh, objektif, dan terbuka. Tujuannya, agar peristiwa anarkis yang berujung pada dugaan makar dapat diungkap tanpa spekulasi atau politisasi.
NasDem mendorong agar tim melibatkan unsur penegak hukum, lembaga independen, dan perwakilan masyarakat. Hal ini penting agar proses investigasi dipercaya publik dan terhindar dari bias kepentingan.
Viktor mengingatkan bahwa demokrasi menjamin hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan secara damai dan sesuai konstitusi.
Fraksi NasDem juga mengajak masyarakat waspada terhadap provokasi, hoaks, dan narasi yang berpotensi memecah belah persatuan. Musyawarah harus diutamakan sebagai jalan terbaik menyelesaikan perbedaan pandangan.
Sementara itu, Komisioner Komnas HAM RI Abdul Haris Semendawai merespons tuduhan makar yang disinggung Prabowo. Ia menekankan tuduhan makar harus diinvestigasi dengan seksama.
“Kalau memang ada tuduhan makar ini, tentunya kepada siapa ini juga perlu diproses, diinvestigasi, diselidiki dengan sebaik-baiknya,” kata Abdul Haris di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (2/9).
Abdul Haris berharap upaya menyampaikan pendapat masyarakat tidak terhambat karena tuduhan makar. Dugaan makar perlu diselidiki, dan jika terbukti, pelaku harus diproses hukum.
Komnas HAM juga meminta pemerintah membuka ruang dialog kepada publik yang ingin menyampaikan pendapat. Pemerintah di semua tingkatan harus mengedepankan dialog dalam menghadapi unjuk rasa.
Sebelumnya, Prabowo menyinggung adanya gejala tindakan melawan hukum, bahkan mengarah pada makar dan terorisme, dalam merespons gejolak demonstrasi di berbagai daerah. Hal itu disampaikan di Istana Negara, Minggu (31/8).
