Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk segera melakukan perbaikan dan audit menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan di Jayapura, Papua. Perintah ini menyusul dugaan kasus meninggalnya seorang ibu hamil beserta bayinya setelah ditolak oleh empat rumah sakit.
Menanggapi perintah tersebut, Tito Karnavian menjelaskan pihaknya telah mengambil langkah awal. Ia meminta Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri untuk menemui keluarga mendiang Irene Sokoy, warga Kampung Hobong, Sentani, Jayapura.
“Kedua, kami akan melakukan audit internal untuk mengetahui akar permasalahannya,” ujar Tito setelah rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 24 November 2025. Audit ini akan melibatkan seluruh rumah sakit terkait, serta pejabat Dinas Kesehatan di tingkat provinsi, kabupaten, hingga pihak swasta.
Tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah berangkat menuju Jayapura pada hari yang sama untuk melakukan audit. Kemendagri akan fokus mengaudit regulasi pelayanan kesehatan, termasuk peraturan kepala daerah yang mengatur rumah sakit. Sementara itu, Kemenkes akan mengirim tim khusus untuk audit teknis layanan kesehatan di lapangan.
“Pesan dari Presiden sangat jelas, jangan sampai kejadian serupa terulang lagi,” kata Tito. “Audit harus segera dilakukan untuk menemukan pokok masalah dan segera diperbaiki, baik itu terkait fasilitas, tata kelola, sumber daya manusia, atau pun aturan yang berlaku.”
Kasus tragis ini menimpa Irene Sokoy yang meninggal dunia bersama bayi dalam kandungannya pada Senin dini hari, 17 November 2025. Ia diduga tidak mendapatkan layanan medis dari empat rumah sakit berbeda, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura, dan RS Bhayangkara.
Menanggapi insiden memilukan ini, Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri menyampaikan permohonan maaf. Fakhiri mengakui bahwa kematian Irene dan bayinya adalah bukti nyata buruknya pelayanan kesehatan di wilayah Papua.
Melalui akun Instagram resminya @matius_fakhiri pada Senin, 24 November 2025, Fakhiri menyatakan, “Saya selaku pribadi dan Gubernur menyampaikan belasungkawa dan turut berduka yang mendalam atas kejadian kebodohan dari kami.”
Ia menyayangkan adanya rumah sakit yang lebih memprioritaskan prosedur administrasi daripada menyelamatkan nyawa manusia. Fakhiri menegaskan praktik semacam itu harus segera dihentikan.
Gubernur juga berjanji akan mengevaluasi total seluruh rumah sakit di bawah pemerintah Provinsi Papua. Ia bahkan meminta pergantian direktur rumah sakit yang terbukti lalai dan tidak mampu memberikan pelayanan yang optimal.
Kisah kematian Irene Sokoy ini telah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Berbagai narasi menceritakan bagaimana keluarga Irene harus berpindah-pindah rumah sakit demi mendapatkan perawatan medis. Diduga, keterlambatan penanganan menjadi penyebab utama meninggalnya Irene dan bayinya saat akan melahirkan.
