Jakarta – Sebanyak 11.261 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa massa buruh di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada Selasa (6/10).
Aksi yang digagas oleh Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia ini diperkirakan akan diikuti oleh 6.000 pengunjuk rasa.
Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP Onkoseno Grandiarso Sukahar, merinci kekuatan pengamanan tersebut berasal dari unsur Polda Metro Jaya, TNI, Pemprov DKI Jakarta, serta pengamanan internal DPR.
“Dalam kegiatan ini, personel gabungan pengamanan terdiri dari Polda Metro Jaya, unsur dari TNI, kemudian dari Pemprov DKI, dan pengamanan internal atau Pamdal DPR, itu sejumlah 11.261 personel,” ujar Onkoseno kepada wartawan, Selasa (6/10).
Petugas akan ditempatkan di sekitar kawasan Gedung DPR/MPR, titik penyangga, hingga sepanjang jalur pergerakan massa.
Selain mengawal aksi buruh, personel gabungan juga disiagakan untuk menjaga keamanan berbagai kegiatan masyarakat lainnya di wilayah Jakarta.
Kepolisian berkomitmen menerapkan pendekatan persuasif dan humanis dalam seluruh rangkaian pengamanan.
Onkoseno menegaskan bahwa seluruh personel wajib mematuhi standar operasional prosedur dan dilarang membawa senjata api maupun senjata tajam.
“Seluruh personel dalam pelayanan penyampaian pendapat ini juga dilarang untuk membawa senjata api, senjata tajam, maupun benda sejenis, serta menjaga sikap-sikap humanis,” tegasnya.
Pihak kepolisian juga menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi yang akan diterapkan secara situasional sesuai dinamika di lapangan.
Masyarakat yang hendak melintas di kawasan Gedung DPR/MPR diimbau untuk memantau informasi terkini melalui akun media sosial TMC Polda Metro Jaya guna menghindari kemacetan.
Aparat juga meminta peserta aksi untuk tetap tertib, mengikuti arahan petugas, serta menjaga fasilitas umum selama menyampaikan aspirasi.
“Pada prinsipnya, Polda Metro Jaya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum,” pungkas Onkoseno.
