Islamabad – Upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran menemui jalan buntu setelah perundingan maraton selama 25 jam di Islamabad, Pakistan, gagal menghasilkan kesepakatan damai. Perbedaan kepentingan yang tajam mengenai program nuklir dan kendali atas Selat Hormuz menjadi penghalang utama dalam negosiasi gencatan senjata yang sebelumnya disepakati selama dua pekan tersebut.
Ketegangan antara kedua negara melonjak drastis setelah serangan mendadak yang didukung Amerika Serikat pada 28 Februari lalu menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Eskalasi militer yang menelan lebih dari 3.000 korban jiwa ini memaksa kedua pihak untuk menekan tombol jeda melalui mediasi Pakistan demi meredam gejolak harga minyak global dan krisis regional.
Dalam perundingan di Islamabad, delegasi Iran yang dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Bagher Qalibaf mengajukan 10 poin tuntutan, termasuk pencabutan sanksi ekonomi, pengakuan hak pengayaan uranium, serta pengurangan kehadiran militer AS di Timur Tengah. Sebaliknya, delegasi Amerika Serikat di bawah kendali pemerintahan Donald Trump menuntut Teheran menghentikan total pengayaan uranium dan menyerahkan stok nuklir mereka.
Posisi tawar yang bertolak belakang tersebut diperburuk dengan terus berlanjutnya serangan Israel ke Libanon yang menghantam kelompok Hizbullah. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa serangan tersebut melanggar semangat gencatan senjata dan membuat proses dialog berisiko sia-sia. Di sisi lain, Washington bersikeras bahwa aktivitas militer Israel di Libanon berada di luar lingkup kesepakatan dengan Teheran.
Meski perundingan di Islamabad belum mencapai titik temu, kedua pihak menyatakan kesiapan untuk melanjutkan komunikasi. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagaei, menyebut wajar jika kesepakatan besar tidak tercapai dalam satu pertemuan singkat. Sementara itu, pihak Amerika Serikat mengisyaratkan akan segera memulai blokade angkatan laut di Selat Hormuz bersama koalisi negara mitra jika kesepakatan tidak segera dicapai.
Pengamat hubungan internasional, Andrea Abdul Rahman Azzqy, menilai kunci penyelesaian konflik terletak pada jaminan keamanan bagi kedaulatan Iran. Menurutnya, mekanisme pengawasan bersama yang berada di bawah kerangka internasional, alih-alih dominasi sepihak, menjadi solusi yang paling realistis untuk menormalkan kembali jalur perdagangan di Selat Hormuz sekaligus meredam ambisi nuklir Teheran.
Hingga kini, gencatan senjata dua pekan yang rapuh tersebut masih berlaku. Dunia internasional terus menaruh perhatian besar pada hasil negosiasi lanjutan ini, mengingat stabilitas ekonomi dan geopolitik kawasan Timur Tengah sangat bergantung pada kesediaan kedua pihak untuk melakukan kompromi strategis.
