Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, turut diperiksa terkait kasus ini.
Penyidik KPK tengah mempelajari keterangan Ria Norsan, yang saat proyek berjalan menjabat sebagai bupati Mempawah.
“Penyidik masih mendalami dan mempelajari hasil pemeriksaan para saksi,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung KPK, Jumat (17/10).
Selain memeriksa saksi, KPK juga menelusuri barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan. Penggeledahan dilakukan di rumah Ria Norsan dan rumah istrinya, Erlina, yang kini menjabat sebagai Bupati Mempawah.
“Masih didalami, termasuk barang yang ditemukan saat penggeledahan,” kata Budi.
Penggeledahan juga menyasar sejumlah lokasi lain, termasuk lingkungan pemerintah Kabupaten Mempawah dan pihak swasta.
KPK menggandeng ahli untuk menghitung kerugian negara dalam kasus ini. Dugaan korupsi ini dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor.
Proyek jalan yang bermasalah ini didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
Penyidik KPK juga telah memanggil sejumlah pejabat terkait di Kementerian Keuangan hingga Badan Anggaran (Banggar) DPR.
“Sumber anggaran proyek pembangunan jalan ini dari DAK tambahan,” jelas Budi.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yang terdiri dari dua penyelenggara negara dan satu pihak swasta.
Sebelumnya, KPK telah menggeledah rumah dinas dan rumah pribadi Ria Norsan serta rumah dinas Erlina terkait kasus ini.
Kasus dugaan korupsi proyek jalan ini terjadi saat Ria Norsan menjabat sebagai Bupati Mempawah periode 2009-2014 dan 2014-2018.
