Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengumumkan penyesuaian skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta pengurangan jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan efisiensi anggaran di bawah Rp 200 triliun pada Jumat (4/9/2026).
Dilansir dari MSN, langkah strategis ini diambil sebagai respons atas rencana pemerintah yang terus melakukan perampingan alokasi dana program strategis tersebut.
Sudaryono menyatakan bahwa pihaknya akan berupaya seefisien mungkin dalam mengelola sumber daya yang tersedia di Gedung DPR.
Pemerintah sebelumnya memberikan insentif harian sebesar Rp 6 juta per SPPG sejak program berjalan tahun lalu, bahkan saat unit tersebut tidak beroperasi.
Kebijakan tersebut kemudian diubah pada masa kepemimpinan Nanik S Deyang dengan membatasi insentif hanya bagi SPPG yang aktif beroperasi.
Sudaryono menjelaskan bahwa sistem insentif yang baru akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat dan biaya satuan sebesar Rp 15 ribu per porsi.
Struktur biaya tersebut terbagi menjadi Rp 10 ribu untuk bahan baku, Rp 3 ribu untuk tenaga kerja, dan Rp 2 ribu untuk insentif dapur.
Pembayaran insentif berdasarkan porsi yang diproduksi dinilai jauh lebih adil dibandingkan dengan sistem pemberian insentif yang berlaku saat ini.
Implementasi aturan baru ini masih menunggu proses harmonisasi di Kementerian Keuangan serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
BGN juga melakukan efisiensi dengan memangkas jumlah sekolah yang menerima program MBG di sektor pendidikan.
Jumlah sekolah yang dikecualikan dari program tersebut melonjak drastis dari 83 unit pada pekan lalu menjadi 276 unit per hari kemarin.
Angka pengecualian tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan proses penyisiran yang dilakukan oleh pihak BGN.
Sebelumnya, BGN telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 198,96 triliun untuk melayani 60,59 juta penerima manfaat di seluruh sekolah.
Kelompok penerima terbanyak berasal dari jenjang sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah yang mencakup hingga 24,51 juta orang.
Sudaryono menyebut bahwa kebijakan pengecualian ini merupakan hasil kesepakatan bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Pengecualian menyeluruh bagi siswa di sekolah tertentu dilakukan untuk menghindari preseden buruk terkait pendidikan karakter dan kesenjangan sosial.
“Kalau anak SMA saya kira sudah mulai paham tentang isu sosial-ekonomi, tapi kalau di SD bisa jadi satu kesenjangan,” kata Sudaryono.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menekan anggaran MBG hingga di bawah Rp 200 triliun.
Anggaran awal MBG sebesar Rp 330 triliun telah mengalami beberapa kali efisiensi menjadi Rp 260 triliun, kemudian Rp 240 triliun.
Pemerintah juga mempertimbangkan efisiensi serupa untuk anggaran tahun depan yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar Rp 240 triliun.
