Washington – Pemerintah Amerika Serikat secara resmi mengumumkan kampanye “D-Day ekonomi” pada Minggu (30/8/2026) untuk mengisolasi Iran dari sistem keuangan global dengan mengancam sanksi berat bagi pihak-pihak yang memfasilitasi perdagangan dengan Teheran.
Dilansir dari CNBC, langkah agresif ini bertujuan memutus jalur utama perdagangan yang selama enam bulan terakhir menjadi penopang ekonomi Iran di tengah situasi perang.
Kebijakan ini menargetkan sejumlah mitra dagang utama yang selama ini memfasilitasi arus barang dan keuangan ke Teheran.
Cina menjadi fokus utama Washington karena menyerap sekitar 90% dari total ekspor minyak Iran.
Data Komisi Peninjauan Ekonomi dan Keamanan AS-Tiongkok menunjukkan nilai perdagangan bilateral kedua negara mencapai US$9,96 miliar pada 2025, belum termasuk ekspor minyak mentah yang tidak tercatat senilai US$31,2 miliar.
Minyak mentah Iran yang masuk ke Tiongkok sering kali dilabeli ulang sebagai produk dari Malaysia atau Indonesia untuk menghindari deteksi sistem pembayaran dolar.
Direktur wilayah Tiongkok di Eurasia Group, Dan Wang, menyatakan bahwa otoritas Beijing kemungkinan akan meningkatkan kepatuhan secara diam-diam demi menjaga akses ke pasar dan pembiayaan AS.
“Otoritas Tiongkok lebih mementingkan akses dolar dalam pembiayaan serta akses pasar ke AS,” kata Dan Wang.
Uni Emirat Arab (UEA) juga menjadi target karena perannya sebagai pusat perdagangan utama bagi Iran dengan volume perdagangan bilateral mencapai US$28 miliar pada 2024.
Ketegangan meningkat setelah UEA menangguhkan transaksi dengan Iran menyusul serangan dua rudal balistik ke wilayah mereka pekan lalu.
Mantan pejabat Departemen Keuangan AS, Matthew Levitt, menegaskan bahwa penegakan sanksi memerlukan kerja sama dari otoritas Dubai untuk menghentikan aktivitas shadow banking.
“Sebagian besar aktivitas transshipment, penyelundupan, dan shadow banking Iran terjadi di Dubai,” ujar Matthew Levitt.
Turki turut terseret dalam kebijakan ini karena ketergantungan pada gas alam Iran yang mencapai 18,6% dari total impor energi negara tersebut.
Perdagangan bilateral Turki dan Iran tercatat mencapai US$5,7 miliar pada 2024 melalui ekspor mesin, suku cadang, dan produk kimia.
Irak menghadapi risiko serupa mengingat ketergantungan tinggi pada listrik dan gas dari Iran untuk operasional pembangkit listrik dalam negeri.
Data U.S. Energy Information Administration mencatat impor listrik dari Iran menyumbang lebih dari 30% dari total kebutuhan pembangkitan listrik Irak pada 2023.
Meski perdagangan mencapai lebih dari US$10 miliar pada 2025, volume tersebut kini menurun akibat meningkatnya risiko keamanan regional.
Irak saat ini membayar sekitar US$4 miliar hingga US$5 miliar per tahun kepada Iran untuk pemenuhan kebutuhan gas alam mereka.
