Jakarta – Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings resmi mempertahankan peringkat kredit Indonesia Investment Authority (INA) pada level BBB dengan prospek negatif pada Kamis (17/9/2026).
Dilansir dari laporan resmi Fitch Ratings, keputusan tersebut diambil sebagai cerminan dari prospek peringkat utang pemerintah Indonesia yang saat ini juga berada pada level BBB/Negatif.
Fitch Ratings juga menetapkan peringkat gagal bayar penerbit jangka pendek dalam valuta asing INA di posisi F2.
Peringkat nasional jangka panjang lembaga pengelola investasi negara tersebut tetap berada di level AAA(idn) dengan prospek stabil.
Peringkat nasional jangka pendek INA pun dipastikan bertahan pada posisi F1+(idn).
“Prospek negatif pada IDR jangka panjang INA sejalan dengan prospek pemerintah Indonesia,” tulis Fitch Ratings dalam pernyataan resminya.
Fitch Ratings menilai dukungan luar biasa dari pemerintah Indonesia kepada INA hampir pasti diberikan apabila diperlukan di masa depan.
Penilaian tersebut didasarkan pada skor dukungan sebesar 45 dari maksimum 60 poin berdasarkan kriteria Government-Related Entities (GRE).
Pemerintah Indonesia dianggap memiliki tanggung jawab dan insentif yang kuat untuk memberikan dukungan penuh kepada INA.
Pengawasan pemerintah terhadap INA dinilai selaras dengan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan.
INA memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden dalam menjalankan mandat operasionalnya.
Pemerintah memegang kendali penuh melalui penunjukan dewan pengawas serta pengawasan terhadap rencana bisnis dan indikator kinerja utama.
Modal awal INA diberikan oleh pemerintah sebesar Rp30 triliun ditambah kontribusi ekuitas berupa saham di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) senilai Rp45 triliun.
Dividen dari kepemilikan saham di kedua bank tersebut mencapai Rp4,6 triliun pada 2025, yang mencakup 55% dari total pendapatan INA.
Sepanjang 2025, INA bersama para mitra investor berhasil menyalurkan investasi sekitar Rp15,7 triliun ke berbagai sektor strategis nasional.
“Mandat INA tetap berfokus pada bidang-bidang prioritas seperti infrastruktur, energi, transformasi digital, kesehatan, dan bahan canggih serta industri, yang mendukung tujuan pembangunan pemerintah secara lebih luas,” tulis Fitch Ratings.
Risiko gagal bayar INA dinilai dapat mengganggu ketersediaan pembiayaan dan meningkatkan biaya pendanaan bagi pemerintah pusat.
Kondisi gagal bayar tersebut juga berpotensi menekan kepercayaan investor global terhadap iklim investasi di Indonesia.
INA telah menjalin kemitraan dengan lembaga internasional yang berkomitmen menyediakan investasi lebih dari US$25 miliar.
Fitch Ratings mencatat risiko tersebut relatif terbatas karena rendahnya tingkat utang yang dimiliki INA saat ini.
Secara kinerja keuangan, INA membukukan pendapatan sebesar Rp8,5 triliun pada 2025, meningkat dari Rp5,9 triliun pada tahun sebelumnya.
Laba bersih perusahaan tercatat naik menjadi Rp7,4 triliun dari angka Rp5,4 triliun di tahun 2024.
Pendapatan investasi INA juga mengalami pertumbuhan menjadi Rp866,3 miliar dari Rp504,4 miliar pada 2024.
Struktur permodalan INA tetap terjaga secara konservatif dengan mengandalkan ekuitas dan dana investor ketimbang utang.
Saldo kas INA tercatat sebesar Rp9,8 triliun pada 2025, turun dari Rp12,8 triliun akibat percepatan penyaluran dana ke sektor prioritas.
