Jakarta – Perusahaan jasa keuangan dan bank investasi multinasional JP Morgan Indonesia membeberkan empat syarat utama yang harus dipenuhi pemerintah dan regulator agar investor asing kembali menanamkan modal di pasar saham Indonesia pada Jumat (4/9/2026).
Dilansir dari JP Morgan Indonesia, langkah ini diambil sebagai respons terhadap data bursa yang mencatat investor asing melakukan jual bersih atau net sell saham Indonesia sebesar Rp 69,09 triliun sejak awal tahun hingga Rabu (2/9).
Chief Executive Officer dan Senior Country Officer JP Morgan Indonesia, Gioshia Ralie, menyatakan bahwa investor asing membutuhkan kepastian mengenai tata kelola pemerintahan dan transparansi anggaran negara.
“Foreign investor ini perlu nyaman dengan pemerintah dan mereka mau governance serta transparansinya baik,” kata Gioshia Ralie.
Pihaknya mencatat empat komitmen positif pemerintah yang dapat mengubah sentimen pasar, yakni menjaga batas defisit anggaran sebesar 3%, pengelolaan utang secara prudent, peningkatan mobilisasi pendapatan negara, dan pengendalian pengeluaran.
“Waktu kami mendapatkan itu, kami pikir sangat baik dan itu akan merubah sentimen,” ujar Gioshia Ralie.
Faktor kedua yang menjadi perhatian adalah stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS.
“Kalau Rupiah-nya melemah, bagaimana mau masuk investornya karena dia harus jual dolar, beli Rupiah, invest, dan kalau Rupiah-nya melemah, nanti balikinnya lagi kena rugi,” ucap Gioshia Ralie.
Ia menilai penguatan Rupiah dari kisaran Rp 18.000 ke level Rp 17.700 per Dolar AS belakangan ini sebagai sinyal positif bagi pasar.
Poin ketiga berkaitan dengan kinerja emiten di Bursa Efek Indonesia yang harus menunjukkan pertumbuhan laba yang konsisten.
“Perusahaan-perusahaan di Indonesia ini harus make profit karena kalau enggak ada profit, ya enggak ada yang mau,” kata Gioshia Ralie.
Selain profitabilitas, investor juga menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap manipulasi pasar yang dapat menggerus kepercayaan publik.
Investor akan mencermati pergerakan saham-saham baru yang mengalami kenaikan tajam secara tidak wajar untuk menilai efektivitas pengawasan regulator.
Poin keempat adalah perlunya percepatan investasi dan pembangunan infrastruktur strategis seperti data center untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah diharapkan mampu memangkas berbagai hambatan birokrasi agar proses pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih efisien.
“Untuk bawa orang balik itu harus membuktikan dulu apa yang sudah dikerjakan,” ujar Gioshia Ralie.
Secara keseluruhan, stabilitas ekonomi makro dan kepastian hukum menjadi fondasi utama yang dicari oleh pemilik modal asing.
Konsistensi pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal akan menjadi penentu apakah arus modal asing akan kembali masuk ke dalam negeri dalam waktu dekat.
Transparansi informasi dan keterbukaan mengenai kebijakan fiskal dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan investor terhadap stabilitas mata uang lokal.
Upaya perbaikan tata kelola pasar modal yang dilakukan oleh otoritas terkait akan terus dipantau oleh para pelaku pasar internasional.
Penyelesaian hambatan investasi di sektor infrastruktur menjadi katalis penting bagi pemulihan ekonomi jangka panjang di Indonesia.
