Jakarta – Sejumlah isu krusial mendominasi sorotan publik pada Senin (21/9/2026), mulai dari tuntutan pegawai pemerintah terkait status kepegawaian, kritik terhadap kebijakan program pangan nasional, hingga perkembangan kasus hukum yang melibatkan oknum aparatur sipil negara.
Dilansir dari JPNN.com, rangkaian berita ini mencakup aspirasi tenaga PPPK yang menolak mekanisme tes untuk beralih menjadi PNS, desakan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta respons atas penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur.
Kalangan pegawai PPPK secara tegas mendesak pemerintah untuk menerbitkan regulasi yang memungkinkan pengangkatan menjadi PNS tanpa melalui tahapan tes seleksi.
Tuntutan tersebut muncul setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, mengumumkan rencana pembukaan kesempatan bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti proses pengangkatan PNS mulai awal 2027.
Di sisi lain, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) melayangkan desakan kepada pemerintah agar segera menghentikan program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
P2G menilai implementasi program tersebut memberikan beban tambahan yang signifikan bagi tenaga pendidik di lapangan.
Selain itu, P2G menyoroti pernyataan kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai memperkeruh situasi terkait laporan insiden keracunan dalam pelaksanaan program tersebut.
Dalam ranah penegakan hukum, aparat dari Polrestabes Bandung, Jawa Barat, melakukan penangkapan terhadap seorang oknum berinisial AS (49) yang berstatus sebagai pegawai PPPK.
Kompol Oliesta Ageng Wicaksana selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung mengonfirmasi bahwa tersangka ditangkap atas dugaan kepemilikan tanaman ganja di kediamannya di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
Tersangka diketahui merupakan staf yang berdinas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
Terkait perkembangan kasus suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan atas pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengenai peluang pemeriksaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Keterlibatan nama tersebut mencuat setelah empat orang yang diduga sebagai pihak kepercayaan politikus Partai Golkar itu terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie menanggapi kritik publik yang menyebut Presiden Jokowi terlambat mengunjungi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur.
“Dalam tahapan penanganan bencana, ada fase tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi,” kata Grace Natalie.
Menurutnya, pihak yang melayangkan kritik tersebut tidak memahami tahapan teknis dalam manajemen penanganan bencana nasional.
Ia menambahkan bahwa pada fase awal, fokus pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan mendesak seperti logistik, obat-obatan, dan evakuasi korban.
