Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh gubernur di Indonesia untuk melakukan efisiensi anggaran daerah. Permintaan ini menyusul kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Tito meminta para kepala daerah untuk tidak reaktif terhadap kebijakan tersebut. Ia menekankan pentingnya evaluasi potensi pemborosan anggaran di masing-masing daerah.
“Jangan kemudian menjadi pesimis, dan langsung resisten ketika melihat dampak,” kata Tito, Kamis (9/10/2025).
Menurut Tito, inefisiensi anggaran menjadi salah satu pemicu masalah hukum di daerah. Ia mencontohkan kasus OTT KPK yang menjerat sejumlah kepala daerah.
Mendagri mengingatkan agar anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
“Efektifkan, efisienkan dulu. Tepat sasaran, efisienkan,” tegasnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, kata Tito, juga telah meminta kepala daerah untuk mengevaluasi anggaran setelah penyesuaian TKD. Pemerintah akan mencari solusi bagi daerah yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan.
“Pak Purbaya menyampaikan, exercise dulu. Silakan, nanti kita lihat daerah yang betul-betul kesulitan,” jelasnya.
Kebijakan pemotongan TKD sebelumnya menuai reaksi dari sejumlah kepala daerah. Pemerintah berdalih langkah ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan dana publik digunakan secara optimal.
