Bogota – Pemerintah Kolombia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran sebagai langkah strategis untuk memperkuat keamanan nasional dan stabilitas hemisferik, yang mulai berlaku efektif sejak Jumat (25/9/2026).
Dilansir dari jpnn.com, kebijakan luar negeri ini diambil oleh pemerintahan baru Kolombia untuk merespons berbagai isu krusial termasuk keterlibatan aktor negara dalam kelompok teroris internasional, sindikat narkoteroris, serta berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terverifikasi.
Kementerian Luar Negeri Kolombia menyatakan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada serangkaian pertimbangan keamanan, termasuk serangan terhadap negara-negara yang tidak terlibat dalam konflik di Timur Tengah serta blokade di Selat Hormuz.
Pemerintah Kolombia juga menyoroti hambatan yang dilakukan otoritas Iran terhadap upaya pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dalam memverifikasi cakupan program nuklir di negara tersebut.
“Fakta-fakta tersebut telah mengikis kepercayaan Kolombia terhadap Pemerintah Republik Islam Iran,” kata perwakilan Kemlu Kolombia dalam pernyataan resminya.
Meskipun hubungan diplomatik secara resmi dihentikan, Pemerintah Kolombia menegaskan bahwa layanan konsuler akan tetap beroperasi secara normal sesuai dengan ketentuan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler.
Perubahan drastis dalam arah kebijakan luar negeri ini terjadi di bawah kepemimpinan Presiden baru Kolombia, Abelardo de la Espriella, yang mulai menjabat pada Agustus lalu.
Pemerintahan de la Espriella saat ini juga sedang mempercepat langkah untuk memulihkan hubungan diplomatik dengan Israel, sebuah kebijakan yang secara signifikan berbalik dari sikap pendahulunya, Gustavo Petro.
Sebelumnya, Gustavo Petro dikenal mengambil sikap yang sangat keras terhadap Israel sehubungan dengan eskalasi perang yang terjadi di Gaza.
Keputusan pemutusan hubungan dengan Iran ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas dalam memerangi kejahatan transnasional yang menjadi prioritas utama pemerintahan saat ini.
Selain masalah kebijakan luar negeri, otoritas keamanan Kolombia juga mencatat insiden kriminalitas yang melibatkan warga negara asing, termasuk penangkapan dua warga Iran yang diduga melakukan tindak pidana hipnotis.
Situasi geopolitik di Timur Tengah juga menjadi perhatian khusus bagi Kolombia, terutama terkait dengan pernyataan bahwa Iran tidak akan membuka kembali Selat Hormuz selama Donald Trump dan Benjamin Netanyahu masih memegang kekuasaan.
Amerika Serikat pun dilaporkan tengah berupaya melakukan tekanan diplomatik dan ekonomi yang lebih luas agar maskapai penerbangan asal Iran tidak mendapatkan akses operasional di berbagai negara di seluruh dunia.
Kolombia menyatakan akan terus memantau perkembangan keamanan global yang berdampak langsung terhadap kepentingan domestik serta stabilitas keamanan di kawasan Amerika Latin.
Langkah tegas ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menata ulang aliansi internasional agar sejalan dengan doktrin keamanan yang diusung oleh administrasi baru di Bogota.
