Jakarta – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan adanya penambahan drastis 1.833 korban keracunan program makan bergizi gratis (MBG) dalam sepekan terakhir. Ribuan korban tersebut merupakan akumulasi kasus yang terjadi antara 29 September hingga 4 Oktober 2025.
Koordinator JPPI, Ubaid Matraji, menyatakan kenaikan jumlah keracunan pekan ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata korban mingguan selama September yang mencapai 1.541 anak per minggu. Dengan tambahan ini, total korban keracunan MBG hingga 4 Oktober 2025 telah menembus angka 10.482 anak.
Ubaid merinci lima provinsi dengan kasus keracunan terbanyak pekan ini. Jawa Timur menempati posisi teratas dengan 620 korban, disusul Jawa Barat sebanyak 555 orang, Jawa Tengah 241 orang, Sumatera Barat 122 orang, dan Nusa Tenggara Timur 100 orang.
Menurut Ubaid, tingginya kasus keracunan setiap minggu mengindikasikan bahwa insiden ini bukan hanya terjadi karena kelalaian semata, melainkan ada faktor pembiaran terhadap keselamatan anak. Lonjakan korban ini sekaligus menunjukkan bahwa langkah pemerintah yang hanya menutup sebagian satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) tidak efektif dalam mencegah kasus keracunan.
Ubaid berpendapat, satu-satunya cara untuk menghentikan kasus keracunan adalah dengan menutup seluruh SPPG. Pemerintah, kata dia, mau tidak mau harus menutup seluruh dapur MBG selama proses investigasi dan perbaikan kualitas selesai. “Selama dapur MBG masih beroperasi, korban akan terus berjatuhan,” ujarnya.
Sebelumnya, melalui rapat lintas kementerian pada 28 September lalu, pemerintah bersepakat hanya akan menutup SPPG yang bermasalah saja, sementara SPPG yang belum pernah menyebabkan keracunan tetap beroperasi. Sebagai gantinya, pemerintah mewajibkan seluruh SPPG memperbaiki kualitas pelayanan dan kebersihan dapur dengan mengurus Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan bahwa pemerintah bakal memperbaiki tata kelola MBG sebaik mungkin, kendati tidak dimoratorium. “Sehingga apa yang diberikan oleh pemerintah itu aman untuk dikonsumsi,” ujar Dadan di Gedung MPR/DPR pada Rabu, 1 Oktober 2025.
