Jakarta – Perum Bulog memastikan penyaluran bantuan pangan (banpang) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras di seluruh Indonesia berjalan akurat. Pembaruan sistem penyaluran dengan teknologi terus dilakukan.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan penyaluran banpang beras kini menggunakan aplikasi bantuan pangan.
“Semua penerima manfaat harus terdaftar di dinas sosial. Mereka akan menerima undangan dengan barcode yang di-scan dan dicocokkan dengan KTP sebelum beras diserahkan,” kata Rizal, Sabtu (26/7/2025).
Prosedur distribusi beras SPHP juga diperketat melalui aplikasi Klik SPHP. Pengecer wajib mendaftar dengan KTP, surat izin usaha, dan verifikasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat.
Rizal menambahkan, setiap pengecer maksimal membeli 2 ton dan menandatangani surat pernyataan mematuhi petunjuk teknis Badan Pangan Nasional dan Bulog.
Pengecer dilarang membuka kemasan, menjual lebih dari dua pack, dan siap menerima sanksi jika melanggar.
Distribusi beras SPHP dilakukan melalui tiga jalur utama: pengecer pasar tradisional, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan pasar murah oleh instansi pemerintah, termasuk TNI dan Polri.
Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, menyatakan program banpang beras Juni-Juli adalah komitmen pemerintah menjaga daya beli masyarakat dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Hingga 24 Juli, realisasi penyaluran banpang beras mencapai 88.632.820 kg atau 4.431.641 penerima, setara 24,25 persen dari target 18.277.083 penerima.
Arief menekankan pentingnya perluasan distribusi beras SPHP menggunakan 1,3 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) secara bertahap mulai Juli hingga akhir 2025.
NFA juga memberikan edukasi mengenai tampilan fisik beras SPHP agar mudah dikenali masyarakat. “Kemasan beras SPHP berwarna kuning hijau,” kata Arief.
Beras SPHP disalurkan melalui instansi pemerintah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan outlet terdaftar di dinas pangan provinsi dan kabupaten/kota.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memantau penyaluran beras SPHP dan optimistis harga beras akan turun. Distribusi dilakukan bertahap dari Juni-Desember 2025.
Alokasi ke Zona I (Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi) sebanyak 857 ribu ton; Zona II (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan) sebanyak 329 ribu ton; dan Zona III (Maluku dan Papua) sebanyak 131 ribu ton.
Pemerintah juga menyalurkan 360 ribu ton bantuan pangan beras untuk 18,27 juta penerima.
