Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan kedaulatan wilayah udara nasional menjadi prioritas utama di tengah mencuatnya laporan terkait dugaan pelanggaran teritorial oleh armada militer Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa TNI telah menjalankan mekanisme penindakan terkait adanya laporan pelanggaran tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengambil langkah-langkah prosedural menyusul informasi mengenai 18 kali pelanggaran wilayah udara yang dilakukan militer AS. Meski tidak membeberkan detail secara gamblang, ia memastikan otoritas pertahanan telah merespons setiap tindakan yang berpotensi mencederai kedaulatan negara.
“Terkait ini, pihak TNI sudah memiliki mekanisme dan laporan khusus. Tindakan-tindakan nyata telah dilakukan,” ujar Yvonne dalam konferensi pers daring, Kamis, 16 April 2026.
Isu ini berhembus setelah laporan media internasional mengungkap bahwa militer AS tercatat melakukan pelanggaran wilayah udara Indonesia sebanyak 18 kali tanpa mengindahkan peringatan dari Jakarta. Data tersebut merujuk pada surat resmi yang dikirimkan Kementerian Luar Negeri kepada Kementerian Pertahanan, tak lama sebelum Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjalin kerja sama pertahanan dengan pihak AS pada 13 April 2026.
Terkait usulan Letter of Intent Overflight Clearance atau izin melintas bagi militer AS, pemerintah menegaskan masih melakukan penelaahan mendalam. Yvonne menyebut setiap detail kerja sama harus selaras dengan kepentingan nasional.
Di sisi lain, Kementerian Pertahanan melalui Kepala Biro Informasi Pertahanan, Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait, menyatakan bahwa pemerintah masih meninjau cermat proposal tersebut. Ia menekankan bahwa dokumen kerja sama yang ada saat ini bersifat tidak mengikat atau non-binding.
“Dokumen tersebut tidak otomatis berlaku dan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut melalui mekanisme teknis serta prosedur nasional yang berlaku,” tegas Rico sebelumnya.
Hingga saat ini, pemerintah terus memprioritaskan kedaulatan wilayah udara dalam setiap perundingan bilateral. Penyesuaian-penyesuaian krusial diklaim telah dilakukan dalam proposal kerja sama tersebut guna memastikan keamanan dan integritas wilayah Indonesia tetap terjaga.
