Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia tengah mengkaji penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi sekolah-sekolah di wilayah terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada Senin (7/9/2026) sebagai langkah antisipasi terhadap risiko kesehatan siswa.
Dilansir dari laporan resmi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, otoritas terkait saat ini sedang melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pendidikan guna menentukan prosedur operasional standar bagi kegiatan belajar mengajar di daerah yang terpapar material vulkanik.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyatakan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan keterangan pers lanjutan untuk merinci kebijakan yang akan diambil oleh kementerian teknis.
“Kami dari Badan Komunikasi sedang menyiapkan press conference berikutnya terkait dengan pertanyaan yang barusan disampaikan, yang ditujukan untuk Kementerian Pendidikan,” kata Qodari.
Pemerintah juga berencana meminta data terbaru dari Kementerian Dalam Negeri untuk memetakan kondisi spesifik di setiap provinsi serta kabupaten dan kota yang terdampak erupsi.
Kebijakan PJJ nantinya akan diberlakukan sebagai opsi fleksibel bagi pemerintah daerah apabila tingkat polusi abu vulkanik telah melampaui ambang batas keamanan kesehatan masyarakat.
Pemerintah akan merujuk pada mekanisme penanganan polusi udara yang sebelumnya diterapkan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan serta Sumatera.
“Apabila memang memenuhi atau sampai tingkat yang tidak berbahaya, maka diberikan ruang atau kesempatan kepada pemerintah daerah yang terdampak untuk melakukan pendidikan jarak jauh atau pembelajaran online,” ujar Qodari.
Hingga saat ini, pemerintah belum mengeluarkan instruksi resmi untuk menghentikan kegiatan tatap muka di seluruh wilayah terdampak, mengingat kondisi di lapangan masih terus dievaluasi secara berkala.
Pemerintah pusat memastikan bahwa seluruh perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut dipantau secara cermat oleh Presiden beserta jajaran terkait.
“Bapak Presiden dan pemerintah memantau secara cermat perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau beserta setiap potensi dampaknya,” kata Qodari.
Data teknis mengenai status vulkanik dan sebaran abu disediakan oleh lembaga berwenang seperti Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan Badan Geologi Kementerian ESDM.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga dilibatkan dalam pembaruan informasi rutin terkait mitigasi bencana.
Masyarakat diimbau agar tetap tenang dan segera mengenakan masker serta kacamata pelindung saat beraktivitas di luar ruangan untuk menghindari paparan abu yang mengandung silika.
Warga juga diminta untuk menutup rapat pintu, jendela, serta tempat penampungan air bersih guna menjaga sanitasi di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
Protokol kesehatan tambahan mencakup anjuran untuk mencuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar serta mengonsumsi air minum dalam jumlah yang cukup.
