Karawang, Fenesia.com – Presiden Prabowo Subianto melontarkan tantangan ambisius kepada jajaran menteri dan pimpinan lembaga strategis untuk merampungkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dalam kurun waktu dua tahun.
Perintah tersebut ditegaskan langsung oleh kepala negara di sela-sela peluncuran program mandatori Biodiesel 50% atau B50 yang berlangsung di Rest Area KM 57, Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7).
Ia memaparkan rencana besar pemerintah untuk melakukan transisi energi secara masif melalui pemanfaatan tenaga surya.
“Kita akan membangun 100 gigawatt tenaga surya. Tahun ini PLN akan mulai dengan 17 gigawatt, 100 gigawatt dalam dua tahun,” ujar Prabowo, sebagaimana disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Guna memastikan proyek tersebut berjalan, ia secara terbuka meminta komitmen dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
“Bisa Pak Rosan? Menko bisa? Menteri ESDM?” tanya Prabowo di hadapan para pejabat tersebut.
Ketiga pejabat tinggi negara itu langsung memberikan jawaban tegas atas instruksi presiden.
“Siap, laksanakan,” ujar Bahlil.
Presiden menyadari sepenuhnya bahwa target pembangunan infrastruktur energi dalam skala sebesar itu akan memicu skeptisisme dari berbagai pihak.
Ia bahkan memprediksi adanya gelombang kritik dari kalangan akademisi maupun pengamat kebijakan energi.
“Kita akan dienyek. Saya kasih tahu, siap-siap, kita akan dihujat. Pakar-pakar yang pintar-pintar itu akan bilang, ‘Mana mungkin?’” ucapnya.
Proyek PLTS 100 GW ini nantinya akan diproyeksikan untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang tersebar di seluruh tanah air.
Pemerintah menargetkan pembangunan 80 ribu unit KDMP untuk memperkuat ketahanan energi di tingkat akar rumput.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah saat ini sedang merampungkan draf Peraturan Presiden sebagai payung hukum percepatan pengembangan PLTS di pedesaan.
Setiap desa diproyeksikan membutuhkan lahan seluas 1 hingga 1,5 hektare untuk instalasi pembangkit listrik.
Secara total, kebutuhan lahan untuk 80 ribu desa tersebut mencapai 120 ribu hektare di seluruh Indonesia.
Estimasi kebutuhan investasi untuk merealisasikan ambisi ini mencapai US$ 100 miliar.
Angka tersebut dinilai cukup realistis jika dibandingkan dengan pengeluaran subsidi energi Indonesia yang mencapai US$ 25 miliar setiap tahunnya.
Bahlil menjelaskan bahwa eksekusi proyek akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan keberlanjutan pasokan energi nasional.
Meskipun jadwal rinci pengerjaan belum ditetapkan secara resmi, ia menekankan pentingnya kecepatan dalam pelaksanaan di lapangan.
“Lebih cepat lebih baik,” kata dia saat ditemui dalam acara Indonesia Battery Summit 2025.
Pemerintah kini tengah melakukan revisi terhadap Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN periode 2025-2034 untuk mengakomodasi target besar tersebut.
Langkah ini diharapkan mampu mengubah peta energi Indonesia menuju kemandirian yang lebih berkelanjutan.
