Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang kebut penyediaan hunian layak bagi warga terdampak bencana. Dua lokasi strategis disiapkan untuk pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap).
Wali Kota Padang, Fadly Amran, terjun langsung meninjau lahan aset Pemko yang diproyeksikan untuk Huntara dan Huntap, Senin (15/12/2025).
Peninjauan ini didampingi Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Sestama BNPB), Rustian.
Lokasi pertama yang ditinjau adalah lahan 5.000 meter persegi di belakang Pasar Simpang Haru. Di sini, Pemko Padang berencana membangun sekitar 100 unit Huntara.
Lokasi kedua berada di Bumi Perkemahan Air Dingin, dengan lahan seluas 2,98 hektare. Lahan ini berpotensi menampung 300 hingga 400 unit Huntap.
Fadly Amran menegaskan, penyediaan hunian layak adalah prioritas utama, terutama bagi warga yang kehilangan tempat tinggal dan berada di kawasan rawan bencana.
“Kami mengapresiasi dukungan BNPB yang terus memberikan pendampingan,” ujar Fadly.
Sestama BNPB, Rustian, menyatakan komitmen penuh untuk mendukung upaya Pemko Padang dalam mempercepat pemulihan pascabencana.
“Kami siap membantu terkait penyediaan Huntara dan Huntap,” tegas Rustian.
Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang, Desmon Danus, memastikan kedua lahan tersebut clean and clear dan layak untuk pembangunan.
Lahan di belakang Pasar Simpang Haru berstatus Hak Pakai Pemko Padang Nomor 12. Sementara lahan di Bumi Perkemahan Balai Gadang akan dilengkapi fasilitas umum.
Saat ini, 80 kepala keluarga telah direlokasi ke Huntara Rumah Khusus Nelayan di Lubuk Buaya.
